--- id: U3CFwQ9H3kqo cluster_id: rC2DhjXhfhCw title: ANGGARAN RAIB! JOKOWI GULUNG PROGRAM JOROK JOKO MANTU slug: anggaran-raib-jokowi-gulung-program-jorok-joko-mantu excerpt: Pemerintah dikejar waktu untuk membenahi program bantuan pangan yang bobrok! Ribuan dapur bermasalah ditutup, anggaran dipangkas gila-gilaan, tapi celakanya, kemana aliran dana triliunan yang mestinya berputar ke kantong petani masih jadi misteri. Sudaryono di BGN kini angkat tangan soal pemberdayaan petani sesungguhnya. category: MBG tags: - MBG - BGN - Jokowi - Korupsi - Petani source_urls: - https://www.kompas.id/artikel/mbg-and-a-new-road-farmer-economy source_names: - Kompas.id image_url: https://assetd.kompas.id/PTTy3mbfGBLusnOUyCz-0-aJtys=/1024x576/smart/filters:format(webp):quality(80)/https://cdn-dam.kompas.id/images/2026/07/30/6649280f767a05b69f5d77bda2dabd38-20260730_OPINI_MBG_dan_Jalan_Baru_Ekonomi_Petani.jpg meta_title: ANGGARAN MBG DIPANGKAS HABIS, NASIB PETANI MASIH MISTERI meta_description: Program MBG yang boros dan bobrok dibenahi! Anggaran dipangkas, dapur masalah ditutup, tapi ke mana uang triliunan rupiah ini mengalir? Petani masih gigit jari. canonical_url: https://berita.media/anggaran-raib-jokowi-gulung-program-jorok-joko-mantu schema_type: NewsArticle status: published created_at: '2026-07-31T05:03:12Z' published_at: '2026-07-31T05:03:12Z' --- Gawat darurat! Presiden Jokowi memberi tenggat satu bulan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera membenahi manajemen program Bantuan Makanan Bergizi (MBG) yang belakangan ini jadi bancakan oknum. Sudaryono, yang baru saja dilantik jadi Kepala BGN, langsung bergerak cepat. Dia tak tinggal diam melihat program rakyat ini porak-poranda. Gilanya, lebih dari 800 dapur yang diduga bermasalah langsung disikat bersih, dan Kejaksaan Agung dilibatkan untuk menggaruk tuntas para patner licik yang bermain api. Anggaran raksasa tahun 2026 pun dipangkas telak dari Rp268 triliun menjadi sekitar Rp229 triliun, sebuah penghematan dramatis demi menutupi lubang kebocoran. Kompas.id Perombakan ini memang mendesak, tapi yang bikin geram, di tengah agenda efisiensi dan pembenahan tata kelola yang terkesan garang ini, ada satu dimensi penting yang malah luput dari perhatian: kemana sebenarnya aliran ekonomi dari belanja pangan MBG ini mengalir? Sangat disayangkan, ketika program rakyat semacam ini seharusnya jadi jalan pintas pemberdayaan ekonomi lokal, malah terkesan ada yang disembunyikan. Padahal, BGN sendiri mengakui kalau MBG bukan sekadar program gizi, melainkan "revolusi untuk ekonomi lokal." Pernyataan ini sungguh masuk akal, mengingat skala program yang masif ini. Sekitar 70 persen dana bantuan pemerintah yang dialokasikan ke Unit Pelaksana Penyediaan Pangan Bergizi (SPPG) itu habis untuk bahan baku pangan. Dengan jumlah penerima yang mencapai 62 juta jiwa, MBG otomatis menjadi salah satu pembeli pangan terbesar dalam sejarah kebijakan pangan negeri ini. Namun, pertanyaan besarnya, berapa persen sebenarnya dari belanja jorok ini yang benar-benar berputar menjadi pendapatan para petani, peternak, dan nelayan? Kompas.id. Ini fakta yang memprihatinkan! Selama puluhan tahun, pembangunan pertanian kita sibuk berkutat di sisi produksi: bibit unggul, pupuk murah, mesin canggih, dan suntikan modal. Semua itu memang penting, tak bisa dipungkiri. Namun, ada satu pertanyaan yang selalu menggantung dan tak kunjung terjawab: siapa yang mau membeli hasil panen mereka dengan harga layak? Celakanya, data BPS menunjukkan mengapa pertanyaan ini krusial. Memang, harga gabah kering panen sedikit membaik, dan indeks nilai tukar petani subsektor tanaman pangan menyentuh titik tertinggi sejak Maret 2024. Tapi jangan salah, perbaikan ini tidak merata dan mudah terkikis oleh biaya. Indeks nilai tukar petani (NTP) nasional pada Juni 2026 malah sedikit turun menjadi 127,65. Parahnya, indeks harga yang diterima petani hanya naik 0,49 persen, sementara indeks harga yang dibayar petani justru melonjak 0,55 persen. Di sektor peternakan, NTP ambruk hingga 1,85 persen. Para petani dibiarkan menanggung risiko sejak awal menanam, lalu di ujung panen harus kembali berhadapan dengan ketidakpastian harga yang ganas. Sungguh nasib petani yang malang! Kompas.id Di sinilah MBG sebenarnya menawarkan solusi yang langka dalam kebijakan pertanian kita. Kebutuhan setiap SPPG bisa diproyeksikan sejak awal: jenisnya, volumenya, kualitasnya, dan jadwal pengirimannya. Pasar sudah tersedia bahkan sebelum produksi dimulai. Untuk pertama kalinya, negara bisa menyambungkan kebijakan produksi dengan kebijakan permintaan secara terencana. Sebuah terobosan yang seharusnya disambut suka cita oleh para petani yang selama ini dipermainkan tengkulak dan mafia. Alhasil, peluang emas itu ternyata tidak otomatis berbuah manis bagi petani. Hingga pertengahan 2026, pemerintah mencatat ada sekitar 148.500 pemasok yang terdiri dari usaha mikro, kecil, koperasi, BUMDes, hingga Koperasi Merah Putih. Namun, anehnya, dari sekian banyak kategori itu, tidak ada satu pun yang mencatat kelompok tani atau lembaga ekonomi produsen primer. Yang terdata hanya siapa yang mengantar barang, bukan siapa yang menanam dan merawatnya di sawah. Yang lebih mengkhawatirkan, kekhawatiran ini bukan sekadar spekulasi. Bulan Maret lalu, BGN sendiri sudah memperingatkan mitra dapurnya... Tapi apa peduli mereka? Kompas.id. --- **Sumber:** [Kompas.id](https://www.kompas.id/artikel/mbg-and-a-new-road-farmer-economy)