Arahan Presiden Terus Jadi Alasan SYL dalam Sidang Gratifikasi dan Pemerasan

Dalam sidang kasus gratifikasi dan pemerasan, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengklaim adanya 'arahan Presiden' terkait nilai tukar petani dan diskresi bencana alam. Limpo menyebut Kementerian Pertanian sebagai penopang ekonomi nasional selama pandemi COVID-19, dengan pertumbuhan sektor pertanian yang tinggi. Ia merujuk pada pernyataan Presiden dan Wakil Presiden pada 2023 yang menyatakan hal tersebut. Limpo juga mengungkit 20% alokasi anggaran untuk program diskresi, yang menurutnya termasuk bencana alam dan refocusing yang diarahkan oleh Presiden. Namun, saksi Kasdi Subagyono menyatakan bahwa alokasi tersebut adalah untuk program, bukan terkait minta-minta proyek.