--- id: ByKs0mYBNjoj cluster_id: PIDAe5Hkx86y title: Bagi-Bagi Kue Kekuasaan! Usulan DOB Ini Cuma Bikin Rugi Rakyat, Bukan Makmur! slug: bagi-bagi-kue-kekuasaan-usulan-dob-ini-cuma-bikin-rugi-rakyat-bukan-makmur excerpt: Ribuan usulan DOB masuk, tapi alasannya cuma bagi-bagi jabatan dan kekuasaan. Daerah induknya bokek, eh minta dimekarkan. Alhasil, ketimpangan makin parah, rakyat gigit jari. Kompas.id category: politik tags: - pemekaran daerah - DOB - politik - aparatur sipil negara - pemerintahan source_urls: - https://www.kompas.id/artikel/usulan-pembentukan-daerah-baru-lebih-banyak-bernuansa-politis-ketimbang-kebutuhan-masyarakat source_names: - Kompas.id image_url: https://assetd.kompas.id/EMllvGUUVqofvSgYAUQT1zoqsrE=/1024x576/smart/filters:format(webp):quality(80)/https://cdn-dam.kompas.id/photo/ori/2022/07/16/07b1e3a0-126e-418b-88df-863bf382ca1b.jpg meta_title: Usulan DOB Hanya bagi-bagi Jabatan, Bukan Kebutuhan Rakyat! meta_description: Ribuan usulan DOB masuk ke Kemendagri, tapi alasannya bukan demi melayani masyarakat, melainkan untuk bagi-bagi kekuasaan politik. Daerah induknya masih sulit, tapi nekad minta dimekarkan! canonical_url: https://berita.media/bagi-bagi-kue-kekuasaan-usulan-dob-ini-cuma-bikin-rugi-rakyat-bukan-makmur schema_type: NewsArticle status: published created_at: '2026-06-08T08:01:03Z' published_at: '2026-06-08T08:01:03Z' --- Siang bolong-bolong, dengar nih cerita soal pemekaran daerah yang bikin geleng kepala. Berita dari Kompas.id bilang, usulan Daerah Otonom Baru (DOB) itu sekarang kebanyakan cuma jadi alat politik praktis. Bukan karena masyarakat benar-benar butuh akses layanan publik yang adil dan merata. Gila kan? Harusnya kan mikirin rakyat, malah mikirin pembagian jabatan. Moratorium pemekaran daerah sebenarnya sudah jalan sejak 2022. Eh, tapi kok malah usulan DOB makin membanjir? Sampai Juni 2026, sudah ada 375 usulan! Ada yang mau jadi provinsi baru, kabupaten baru, kota baru, sampai daerah istimewa. Bayangin aja, angka segitu banyaknya! Padahal, dari 1999 sampai 2022, sudah ada 227 DOB yang lahir. Katanya sih buat ngatasin perkembangan kota dan nambah penduduk. Kompas.id Nah, ini bagian gilanya. Kata Despan Heryansyah, pengajar FH dan peneliti PSHK FH UII, alasan politis itu lebih dominan. Siapa yang diuntungkan? Jelas pihak-pihak yang dekat dengan kekuasaan. Alhasil, DOB itu diusulkan bukan karena butuh, tapi buat bagi-bagi "kue politik". Sialnya lagi, duitnya katanya sampai ke pusat juga. Mana ada cerita begini berakhir baik, coba? Yang bikin geram, ada daerah yang daerah induknya saja masih susah minta ampun secara fiskal, malah minta dimekarkan. Loh, kok bisa? Pendapatan asli daerahnya (PAD) masih seret, kok malah mimpi jadi provinsi sendiri? Despan bilang, pemerintah harusnya mikir keras. Moratorium ini harusnya dilanjutkan sampai evaluasi DOB lama tuntas. Kalaupun dibuka lagi, harus sangat selektif. Kompas.id Jangan cuma mikirin kemampuan fiskal. Aspek sumber daya manusia (SDM) juga harus jadi syarat utama. Kalau tidak, DOB baru ini nggak akan mengubah ketimpangan yang ada. Justru yang paling penting adalah mendekatkan layanan publik ke masyarakat. Kalau logikanya pemerintah itu bukan melayani, mau DOB model kayak apa pun nggak bakal ngaruh. Ditambah lagi, gaya pemerintah pusat ke daerah sekarang kayak komando militer, bener-bener nggak cocok sama prinsip otonomi daerah. Jadi, bukan cuma aturan teknis yang perlu diubah, tapi cara berpikirnya sekalian! Kompas.id --- **Sumber:** [Kompas.id](https://www.kompas.id/artikel/usulan-pembentukan-daerah-baru-lebih-banyak-bernuansa-politis-ketimbang-kebutuhan-masyarakat)