--- id: mU-kqhYTnwEM cluster_id: ff66MQabdP5P title: BELASAN KEPALA DAERAH KENA OTT, WAKIL KETUA DPR SOROT BIAYA POLITIK MEMBENGKAK slug: belasan-kepala-daerah-kena-ott-wakil-ketua-dpr-sorot-biaya-politik-membengkak excerpt: Gilanya, semakin banyak kepala daerah yang dicokok KPK, kini sudah belasan! Wakil Ketua DPR tak tinggal diam, ia dorong evaluasi besar-besaran biaya politik yang diduga jadi akar masalah korupsi. Jangan sampai sistem demokrasi kita yang disalahkan! category: politik tags: - kpk - ott - korupsi - biaya politik - kepala daerah - dpr source_urls: - https://kumparan.com/kumparannews/waka-dpr-dorong-evaluasi-biaya-politik-usai-marak-kepala-daerah-kena-ott-27pczNCE4U7 source_names: - Kumparan.com image_url: https://blue.kumparan.com/image/upload/fl_progressive,fl_lossy,c_fill,f_auto,q_auto:best,w_640,h_336/g_south,l_og_kumparan_zscykb/co_rgb:ffffff,g_south_west,l_text:Heebo_20_bold:Konten%20Redaksi%20kumparan%0DkumparanNEWS,x_140,y_26/v1634025439/01kx7t3h4pm1z9xvpyprh1xaa0.jpg meta_title: DPR Dorong Evaluasi Biaya Politik Usai Banyak Kepala Daerah Kena OTT meta_description: Maraknya kepala daerah terjerat korupsi mendorong Waka DPR evaluasi biaya politik. Apakah ini akar masalahnya, atau integritas pejabat yang bermasalah? canonical_url: https://berita.media/belasan-kepala-daerah-kena-ott-wakil-ketua-dpr-sorot-biaya-politik-membengkak schema_type: NewsArticle status: published created_at: '2026-07-22T05:01:38Z' published_at: '2026-07-22T05:01:38Z' --- ALAMA KALA, bro! Dengerin nih gosip paling hot dari gedung dewan! Makin banyak aja pejabat daerah kita yang kena Gebuk KPK alias Operasi Tangkap Tangan! Kali ini, giliran Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini yang kesikat. Nah,Wakil Ketua DPR, Saan Mustopa, sampai geleng-geleng kepala lihat fenomena ini. Katanya, ini udah yang ke-17 kepala daerah dicokok lembaga antirasuah. Gila kan?! Makanya, dia bilang ini harus jadi bahan evaluasi serius buat semua pihak, mulai dari penyelenggara pemilu, partai politik, sampai pemerintah daerah sendiri. Jangan sampai demokrasi kita yang kena getahnya nanti! Kumparan.com Parahnya, Saan Mustopa ini nyebut ada satu hal yang paling disorot: biaya politik yang ugal-ugalan itu lho! Sering banget kan, alasan korupsi itu gara-gara ongkos kampanye yang selangit. Nah, Saan mau ini disisir bener-bener. Dia pingin tahu, sebenernya komponen biaya politik yang paling menguras kantong itu di bagian mana sih? Atau jangan-jangan, ini bukan melulu soal mahal nggaknya biaya politik, tapi lebih ke soal integritas para kepala daerah itu sendiri. Ada nggak sih komitmen dan kekuatan hati buat nahan hawa nafsu jadiin jabatan itu sebagai sapi perah? Kumparan.com Saan Mustopa ini tegas banget ngomongnya, jangan sampai kekuasaan yang didapat dari rakyat itu malah jadi alat buat nyari untung pribadi. Jabatan kepala daerah itu bukan mesin ATM buat nambah pundi-pundi kekayaan pribadi, tapi amanah! Ujung-ujungnya, dia nyambut baik usulan Menteri Dalam Negeri soal transparansi dan pembatasan biaya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Semua biaya politik, dari mulai cari dukungan partai sampai kampanye, harus terang benderang kayak air jernih dan bisa dipertanggungjawabkan. Mana ada maling yang suka kalau barangnya diawasi kan? Kumparan.com Jadi intinya begini, bro. Dana politik yang membengkak itu emang jadi sorotan tajam. Tapi jangan lupa, ada juga soal moral dan mental para pejabatnya. Keduanya harus diperbaiki biar pejabat kita nggak pada ngambil jalan pintas nyari duit haram. Kalau nggak, ya siap-siap aja kita lihat kepala daerah lain yang bakal nyusul ke hotel prodeo. Habis sudah cerita pilu ini, tinggal nunggu kepala daerah mana lagi yang bakal digebuk KPK. Kumparan.com --- **Sumber:** [Kumparan.com](https://kumparan.com/kumparannews/waka-dpr-dorong-evaluasi-biaya-politik-usai-marak-kepala-daerah-kena-ott-27pczNCE4U7)