---
id: cT7l1B7vscCI
cluster_id: 4Zd00wrCz8cB
title: Bohir Politik Ngemplang Modal Kampanye, Kepala Daerah Digerayangi KPK!
slug: bohir-politik-ngemplang-modal-kampanye-kepala-daerah-digerayangi-kpk
excerpt: Gilanya, duit kampanye bukan cuma dari APBD, tapi juga dari bohir politik
  yang minta 'jatah'. KPK beberkan motif balikin modal sampai 11 kepala daerah diamankan
  tahun ini saja!
category: politik
tags:
- KPK
- Korupsi
- Kepala Daerah
- Bohir Politik
- Modal Kampanye
source_urls:
- https://nasional.kompas.com/read/2026/07/24/21134561/kpk-bicara-motif-balik-modal-dan-bohir-politik-terkait-korupsi-kepala-daerah
source_names:
- Kompas.com
image_url: https://asset.kompas.com/crops/sNJ5w4vmWnPdY5RAKCuNUxMwM2I=/0x0:0x0/1200x675/filters:watermark(data/photo/2026/01/30/697c815a5f0b9.png,0,-0,1)/data/photo/2026/06/04/6a2152f16c035.jpeg
meta_title: 'KPK Ungkap Motif Korupsi Kepala Daerah: Balik Modal Kampanye Bohir Politik'
meta_description: Bohir politik 'sponsori' kampanye kepala daerah, lalu minta jatah?
  KPK beberkan motif korupsi dan daftar 11 kepala daerah yang diamankan sepanjang
  2026!
canonical_url: https://berita.media/bohir-politik-ngemplang-modal-kampanye-kepala-daerah-digerayangi-kpk
schema_type: NewsArticle
status: published
created_at: '2026-07-24T17:02:45Z'
published_at: '2026-07-24T17:02:45Z'
---

Nah ini dia, bro! Dengerin dulu nih kelakuan para pejabat kita. Ternyata, motif jadi koruptor itu bukan cuma doyan duit, tapi ada yang lebih ngenes: buat balikin modal kampanye! Iya, Anda tidak salah dengar. KPK sendiri yang bilang, ada indikasi kuat kepala daerah ini korupsi demi nutup utang politik mereka. Ujung-ujungnya, duit rakyat yang jadi korban! "Ada indikasi memang, tetapi secara angka mungkin kami tidak melakukan kajian secara detail. Tapi di beberapa kasus itu ada, itu untuk mengembalikan (modal kampanye)," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto, bikin kita geleng-geleng kepala Kompas.com.

Yang bikin geram, modal kampanye itu ternyata bukan cuma dari kantong pribadi. Ada aja ceritanya, pinjaman, bahkan pemberian yang nantinya harus dikembalikan. Lah gimana tidak, proses mencalonkan diri itu kan butuh biaya segambreng, mulai dari sekadar melamar sampai segala macam adu program. Pendapatan mereka sendiri mungkin tidak seberapa, tapi kebutuhan modal kampanye bikin kalap. Alhasil, demi menutupi semua itu, jalan pintas haram pun ditempuh, yaitu menyalahgunakan wewenang. "Saya kira langsung maupun tidak langsung pasti ada relevansinya," tambah Setyo. Kompas.com.

Parahnya lagi, KPK menemukan adanya indikasi 'main mata' dengan para bohir politik atau donatur gelap. Mereka ini yang nyokong dana besar-besaran, tapi jelas maunya tidak gratis. Ada kabar burung, sumbangan itu bahkan ada yang dari luar negeri! Celakanya, kalau sudah begini, pasti ada kepentingan yang diselipkan di balik kebijakan. Praktik 'patron-client' ini bikin kepala daerah terikat sama penyokong dana, terpaksa nurutin maunya demi menutupi ongkos politik yang membengkak. Mana ada cerita begini berakhir baik, cuma bikin rakyat gigit jari saja. Kompas.com.

Dan bukan main, angka kejahatan ini bikin merinding! Sepanjang tahun 2026 ini saja, sudah ada 11 kepala daerah yang berhasil diringkus KPK lewat Operasi Tangkap Tangan (OTT). Mulai dari Wali Kota Madiun Maidi, Bupati Pati Sudewo, Bupati Pekalongan Fadia Arafik, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Tobari, Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rahman, Bupati Tulungagung Gatut Sunuwibowo, Bupati Muara Enim Edison, Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby, Bupati Sukoharjo Etik Suryano, sampai yang terakhir Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini. Habis sudah, satu per satu 'pemain' mulai digulung habis! Kompas.com.

Jadi jelas ya, bro. Jangan pernah percaya kalau pejabat itu 'bersih'. Di balik senyumnya, bisa jadi dia lagi pusing mikirin cara balikin duit haram buat kampanye. Para bohir pun untung besar, sementara rakyat cuma bisa nelan ludah lihat pemimpinnya diamankan. Selesai sudah cerita indah yang ternyata palsu!

---
**Sumber:** [Kompas.com](https://nasional.kompas.com/read/2026/07/24/21134561/kpk-bicara-motif-balik-modal-dan-bohir-politik-terkait-korupsi-kepala-daerah)