--- id: Vw8SCIM9qERv cluster_id: mnCctCpkzHCM title: BUMN dan Kampus Diincar Ombudsman, Siapa Paling Kotor? slug: bumn-dan-kampus-diincar-ombudsman-siapa-paling-kotor excerpt: Gila bro, carut-marut pelayanan publik makin parah! Kini, Ombudsman siap grebek BUMN, kampus, hingga badan hukum negara gegara laporan malaadministrasi yang membengkak. Pemerintah daerah masih juaranya, tapi BUMN dan kampus juga ikut kecipratan aduan! category: BUMN tags: - Ombudsman - BUMN - Pelayanan Publik - Malaadministrasi source_urls: - https://www.kompas.id/artikel/pelayanan-bumn-hingga-kampus-kini-jadi-diawasi-ombudsman-siapa-paling-banyak-melanggar source_names: - Kompas.id image_url: https://assetd.kompas.id/AsAgmfvf-T-Kp05m91po4CqL6yI=/1024x578/smart/filters:format(webp):quality(80)/https://cdn-dam.kompas.id/images/2026/07/14/31f719930dca9bf6b8b675f264740f36-IMG_20260714_134211.jpg meta_title: Ombudsman Lacak Pelayanan Publik BUMN dan Kampus Hingga Akhir 2026 meta_description: Malaadministrasi merajalela! Ombudsman melebarkan sayap awasi BUMN, kampus, hingga badan hukum negara mulai 2026. Siapa paling banyak bikin masalah? canonical_url: https://berita.media/bumn-dan-kampus-diincar-ombudsman-siapa-paling-kotor schema_type: NewsArticle status: published created_at: '2026-07-15T05:03:44Z' published_at: '2026-07-15T05:03:44Z' --- Alamakjang, dengerin nih! Pelayanan publik kita ini ibarat pasar malam, semrawut tak karuan! Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, blak-blakan di Jakarta kemarin (14/7/2026) bahwa malaadministrasi di pemerintah daerah itu biangnya kerok semua. Nah, merespons kegaduhan ini, Ombudsman Republik Indonesia pasang kuda-kuda, siap melebarkan sayap pengawasan mulai 2026. Bukan cuma pemda lagi, tapi BUMN, badan hukum negara, sampai kampus-kampus milik negara bakal ikut diperiksa! Gila nggak tuh? Parahnya, berdasarkan curhatan masyarakat yang masuk ke meja Ombudsman, keluhan paling sering adalah soal pelayanan yang molor bin ngaret, ada yang terang-terangan ditolak urusannya, dan jelas ada praktik main mata atawa penyimpangan prosedur. Rifqinizamy sendiri ngaku kalau hampir separuh dari total laporan yang masuk itu berasal dari pemerintah daerah. "Hulu dari persoalan malaadministrasi itu didominasi oleh regulasi yang kerap kali tidak clear, bisa jadi terdapat kekosongan hukum atau konflik norma," bebernya. Jadi, bukan cuma rakyat kecil yang kena getahnya, tapi sistemnya sendiri yang bobrok! Kompas.id. Yang bikin geram, kali ini Ombudsman nggak mau main-main. Penilaian kepatuhan pelayanan publik bakal digeber habis-habisan ke 581 instansi. Ada 40 kementerian, 45 lembaga, 38 pemprov, 356 pemkab, dan 81 pemkot. Tapi, yang paling hot adalah ini jadi penilaian perdana buat 21 'penjahat' baru: 21 BUMN, BHMN, dan PTN-BH. Nah ini dia, sebelum-sebelumnya mereka ini aman sentosa dari pantauan langsung Ombudsman, sekarang siap-siap digebuk! Kompas.id. Dan bukan main, setelah pemerintah daerah yang langganan dapat rapor merah, urutan kedua paling banyak diadukan adalah Kementerian ATR/BPN soal urusan pertanahan, nyaris 11,6 persen. Habis itu baru deh BUMN dan BUMD nyusul dengan 6,2 persen. Lembaga pendidikan negeri nyempil di posisi keempat dengan 5,9 persen. Makanya, Rifqinizamy wanti-wanti, evaluasi pelayanan publik itu jangan cuma lihat hasilnya di hilir, tapi harus sampai ke hulunya. Contohnya, standar layanan dihitung sejak dokumen lengkap, padahal orang sudah ngantre dari kapan tau. Ini namanya jebakan batman! Kompas.id. Celakanya lagi, program digitalisasi atau SPBE yang katanya canggih itu bakal jadi omong kosong belaka kalau sumber dayanya, alias manusianya, masih bobrok. Rifqinizamy dengan tegas bilang, "Kendati kita sudah punya SPBE kinerjanya digunakan digitalisasi, sepanjang bahan bakunya masih bermasalah, digitalisasi itu hanya mengubah dari analog menjadi digital." Jadi, intinya, kalau otaknya masih jadul, secanggih apapun sistemnya bakal percuma. Habis sudah, nggak ada alasan lagi buat pelayanan publik yang amburadul! Kompas.id. --- **Sumber:** [Kompas.id](https://www.kompas.id/artikel/pelayanan-bumn-hingga-kampus-kini-jadi-diawasi-ombudsman-siapa-paling-banyak-melanggar)