--- id: RtaCe0YWQu8_ cluster_id: 4TjTMfppHguJ title: BUMN Makin Gendut, Rakyat Dikasih Apa? Holding Makin Tumbuh! slug: bumn-makin-gendut-rakyat-dikasih-apa-holding-makin-tumbuh excerpt: Era Reformasi katanya mau pecah kongsi kekuasaan ekonomi negara. Eh, sekarang malah digabungin lagi jadi satu raksasa bernama Danantara! Kekuatan bisnis BUMN makin terpusat, tapi buat rakyat kebagian apa? Kompas category: BUMN tags: - BUMN - Holding BUMN - Danantara - Transparansi - Ekonomi source_urls: - https://www.kompas.id/artikel/danantara-si-superholding-bumn-dan-pertanyaan-soal-transparansi source_names: - Kompas.id image_url: https://assetd.kompas.id/RNUPLFwpWOz9_OFc2Jbaa2RlFpo=/1024x683/smart/filters:format(webp):quality(80)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2025/02/25/c8103f30-dbfb-41a9-b7a9-6eecce0e545c_jpg.jpg meta_title: BUMN Makin Terpusat di Danantara, Rakyat Kebagian Apa? meta_description: BUMN kini digabung dalam holding di bawah Danantara. Era Reformasi menjanjikan transparansi, tapi kenyataan justru berbalik. Apa dampaknya bagi rakyat? canonical_url: https://berita.media/bumn-makin-gendut-rakyat-dikasih-apa-holding-makin-tumbuh schema_type: NewsArticle status: published created_at: '2026-05-29T02:01:43Z' published_at: '2026-05-29T02:01:43Z' --- Ceritanya begini. Dulu, pasca Reformasi 98, kita diajak percaya kalau negara mau memecah kekuatan ekonomi yang terpusat. Katanya sih, biar adil dan nggak dikuasai segelintir orang. Tapi lihat sekarang, saudara-saudara! Justru malah dibalik! Kekuatan bisnis negara sekarang digabungkan lagi, diorkestrasi dalam satu gerakan besar yang menakutkan. Holding demi holding dibentuk, aset dikonsolidasikan, dan pengelolaan BUMN semakin terpusat di tangan "Danantara"—nama keren buat entitas yang ngatur semua ini. Perannya? Meluas sampai ke mana-mana. Kompas Nah, ini soal cara negara memaknai Pasal 33 UUD 1945. Katanya sih, BUMN itu buat ngatur sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak, biar sebesar-besarnya buat rakyat. Tapi kenyataannya? Jauh dari dongeng. Di zaman Orde Baru saja, BUMN nggak cuma buat rakyat, tapi juga buat nahan politik. Akibatnya? Ya itu dia, sentralistik, keputusan gampang dipengaruhi elite politik, efisiensi dan transparansi nol besar, monopoli merajalela. Penguasa sama konglomerat makin lengket bak permen karet. Kompas Terus, pas krisis 1997-1998 itu, ingat kan? Ekonomi ambruk, rupiah anjlok, orang panik beli dolar. Buat ngadepin itu, banyak yang dicoba. Tapi menurut Boediono, ekonom yang pernah jadi Wapres, banyak upaya itu gagal. Kenapa? Data nggak akurat, kebijakan nggak konsisten, kredibilitas nol. Parahnya, harian Kompas pernah mencatat tahun 1998, kinerja BUMN itu gitu-gitu aja. Aset naik 10%, tapi laba cuma 2%. Itu tandanya asetnya nggak produktif, bro! Kompas Reformasi 98 jadi harapan baru. Ada dorongan buat transparansi, ngusir KKN, efisiensi, dan ngurangin campur tangan publik. Pengelolaan BUMN diharapkan jadi profesional, transparan, efisien, dan yang paling penting, untung! Makanya, sejak 1998 itu udah ada usulan penggabungan bank BUMN dan privatisasi. Tanri Abeng, Menteri Negara Pendayagunaan BUMN waktu itu, juga ngusulin pembentukan holding BUMN biar pengelolaannya lebih sehat. Kompas Setelah ganti presiden, keluar lagi UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Fungsi regulator dan operator mulai dipisah. Tata kelola korporasi BUMN diperbaiki. Bahkan ada yang didorong masuk bursa. Terus, pas zamannya SBY dan Jokowi, dimulailah sistem holding sektoral. BUMN yang sejenis dikumpulin, biar efisien, skalanya makin gede, dan modal investasinya makin kuat. Udah ada holding perkebunan PTPN, holding tambang MIND ID, holding farmasi... Gilanya, makin banyak holding dibentuk, makin terpusat kekuasaan di Danantara. Tapi, apakah rakyat makin sejahtera? Itu pertanyaan yang menggantung sampai sekarang. Kompas --- **Sumber:** [Kompas.id](https://www.kompas.id/artikel/danantara-si-superholding-bumn-dan-pertanyaan-soal-transparansi)