Dampak Pilkada Langsung: Tito Waspadai Ancaman Gangguan Pembangunan Akibat Perpecahan Politik

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menganggap pilkada langsung menimbulkan masalah politik yang menghambat pembangunan daerah. Hal ini karena persaingan antar partai politik dalam pilkada sering menyebabkan friksi, terutama jika gubernur dan bupati/wali kota berasal dari partai yang berbeda. Selain itu, pilkada juga dianggap berpotensi memecah belah masyarakat, menimbulkan konflik, dan membutuhkan biaya politik yang besar. Meski begitu, pilkada juga memiliki kelebihan, seperti legitimasi yang kuat bagi kepala daerah terpilih dan iklim demokrasi yang sehat. Sebagai alternatif, Tito juga membahas pengisian kepala daerah melalui penjabat yang ditunjuk pemerintah pusat. Menurutnya, penjabat daerah tidak memiliki konflik politik karena mereka bukan kader partai politik. Selain itu, biaya politik dan potensi transaksi dalam pengangkatan penjabat juga dianggap tidak ada. Namun, penjabat daerah juga memiliki kekurangan, seperti legitimasi yang lebih lemah dibandingkan kepala daerah terpilih dan kecenderungan kurang inovatif karena terikat aturan birokrasi.