---
id: iOK_lZTEtzKx
cluster_id: b-nkHRyoQotu
title: Dibentuk untuk Percetakan Pembangunan, Tim Ini Digeruduk Kritik! Bubarkan Saja!
slug: dibentuk-untuk-percetakan-pembangunan-tim-ini-digeruduk-kritik-bubarkan-saja
excerpt: Tim Percepatan Pembangunan Semarang (TP3KS) digoyang! Ormas dan akademisi
  kompak dorong evaluasi total, bahkan ancam bubarkan. Muncul surat aduan ke Gubernur
  Jateng, dituding berpotensi langgar Inpres efisiensi anggaran. Yang bikin geram,
  kok malah terkesan akomodasi politik?
category: ormas
tags:
- TP3KS
- Pemerintah Kota Semarang
- Kritik Kebijakan
- Ormas
- Akademisi
source_urls:
- https://berlianmedia.com/ormas-dan-akademisi-dorong-evaluasi-hingga-pembubaran-tim-percepatan-pembangunan-kota-semarang/
source_names:
- Berlian Media
image_url: https://berlianmedia.com/wp-content/uploads/2026/05/Tolak-tp3ks_ICW.jpg
meta_title: Tim Percepatan Pembangunan Semarang Dikritik Keras, Ormas & Akademisi
  Minta Dibubarkan
meta_description: Ormas dan akademisi Semarang desak evaluasi atau pembubaran Tim
  Percepatan Pembangunan Kota Semarang (TP3KS). Dituding boros anggaran dan berpotensi
  langgar Inpres.
canonical_url: https://berita.media/dibentuk-untuk-percetakan-pembangunan-tim-ini-digeruduk-kritik-bubarkan-saja
schema_type: NewsArticle
status: published
created_at: '2026-05-28T14:02:04Z'
published_at: '2026-05-28T14:02:04Z'
---

Ceritanya begini. Di tengah tuntutan publik agar pembangunan Kota Semarang lebih berpihak pada rakyat—mulai banjir, infrastruktur, sampai ekonomi kerakyatan—eh, malah muncul Tim Percepatan dan Pengendalian Pembangunan Kota Semarang (TP3KS). Pemerintah Kota Semarang semangat banget membentuknya, sampai terbit Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2025. Tapi, baru juga dibentuk, sudah disikat habis sama ormas dan akademisi.

Independent Corruption Watch (ICW) lewat Ketua mereka, Ari Nugroho, SH, MH, langsung bikin surat aduan resmi ke Gubernur Jawa Tengah. Tertanggal 2 Juni 2025, surat bernomor 08/Independent/Aduan/V/2025 ini menilai pembentukan TP3KS berpotensi besar bertentangan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 soal efisiensi anggaran. Gila, bro! Pusat lagi ngotot ngirit, daerah malah bikin tim baru yang ngabisin duit APBD. Berlian Media

Ari Nugroho menegaskan, ini bukan soal mau melemahkan pemerintah. Ini soal kontrol sosial! Katanya, pemerintah daerah harus tunjukkan manfaat nyata bagi rakyat. "Ketika pemerintah pusat sedang mendorong efisiensi anggaran, maka daerah juga harus memberi contoh dengan menghindari pembentukan struktur tambahan yang berpotensi membebani APBD tanpa indikator capaian yang jelas," ujarnya gemas, Kamis (28/5). Lah gimana tidak gemas? OPD sudah banyak, ASN sudah lengkap, sistem perencanaan pembangunan juga sudah ada. Buat apa lagi tim tambahan kalau ujung-ujungnya cuma bikin boros anggaran dan terkesan jadi ajang bagi-bagi 'kue' kekuasaan? Padahal, perangkat daerah yang ada itu punya tugas dan fungsi yang lengkap. Berlian Media

Kalangan akademisi pun ikut bersuara. Mereka bilang, pembangunan kota modern itu butuh birokrasi yang ramping, profesional, dan terukur. Efektivitas itu bukan soal banyaknya tim tambahan, tapi pada kualitas koordinasi, kapasitas aparatur, dan transparansi anggaran. Nah, ini dia poin pentingnya. Evaluasi terhadap semua program dan kelembagaan itu krusial dalam good governance. Kritik dari masyarakat harusnya jadi energi korektif, bukan malah diabaikan. Kalau tim ini tidak efektif, tidak ada urgensinya, dan malah membebani anggaran, kenapa tidak dibubarkan saja secara konstitusional demi efisiensi? Ini pertanyaan yang harusnya dijawab tuntas oleh Pemkot Semarang. Berlian Media

Jadi, begini cerita akhirnya. Tim yang dibentuk buat percepatan pembangunan, eh malah jadi sumber masalah baru. Tuntutan rakyat soal kebutuhan riil pembangunan semakin menguat, sementara tim ini berpotensi jadi beban anggaran. Yang jelas, Pemkot Semarang harus segera ambil sikap. Evaluasi total atau bubarkan saja tim yang terkesan 'cuma nambah struktur' ini. Habis sudah.

---
**Sumber:** [Berlian Media](https://berlianmedia.com/ormas-dan-akademisi-dorong-evaluasi-hingga-pembubaran-tim-percepatan-pembangunan-kota-semarang/)
