Diprediksi: Lonjakan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Terancam Guyur Pilkada 2024

DKPP memprediksi akan banyak pengaduan pelanggaran etik pada Pilkada 2024 karena kedekatan penyelenggara pemilu dengan peserta pilkada. Heddy Lugito, Ketua DKPP, mengkhawatirkan potensi pelanggaran ini. Selain itu, DKPP juga mengalami kekurangan anggaran dan sumber daya manusia (SDM). Anggaran DKPP untuk 2024 hanya Rp67 miliar, jauh lebih sedikit dibandingkan KPU dan Bawaslu. Jumlah pegawai DKPP saat ini hanya 120 orang, padahal dibutuhkan 215 orang untuk menangani semua perkara. Kurangnya anggaran dan SDM dapat membuat DKPP kewalahan menangani pengaduan pada Pilkada 2024.