---
id: hOyjndRV0HLq
cluster_id: PB9RZW1WttIM
title: DJEP GEBRAK TIGA BUMN LEWAT PROGRAM KEPATUHAN BARU
slug: djep-gebrak-tiga-bumn-lewat-program-kepatuhan-baru
excerpt: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tak main-main menggempur tiga Badan Usaha
  Milik Negara (BUMN) raksasa — Pertamina, PLN, dan Pelindo — lewat program "cooperative
  compliance" yang baru saja digeber uji cobanya. Gilanya, program ini menjanjikan
  transparansi dan pencegahan risiko, tapi di balik itu, ini era baru pengawasan pajak
  yang bikin telinga memanas, kata Dirjen Pajak Bimo Wijayanto, dikutip DDTCNews.
category: BUMN
tags:
- DJP
- BUMN
- Pajak
- Cooperative Compliance
- Tax Control Framework
source_urls:
- https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1820815/uji-coba-program-cooperative-compliance-dimulai-djp-sasar-tiga-bumn
source_names:
- DDTCNews
image_url: https://storage.googleapis.com/ddtc/ddtc-cdn1/view/250214090040-bphitax.webp
meta_title: DJP GEBRAK 3 BUMN DENGAN PROGRAM KEPATUHAN PAJAK BARU
meta_description: DJP mulai uji coba program 'cooperative compliance' menyasar Pertamina,
  PLN, dan Pelindo. Konon demi transparansi, tapi apakah ada udang di balik batu?
canonical_url: https://berita.media/djep-gebrak-tiga-bumn-lewat-program-kepatuhan-baru
schema_type: NewsArticle
status: published
created_at: '2026-07-14T05:02:01Z'
published_at: '2026-07-14T05:02:01Z'
---

Heboh, bro! DJP kali ini bikin gebrakan yang lumayan bikin kepala tiga BUMN papan atas — Pertamina, PLN, dan Pelindo — pening tujuh keliling. Lewat program anyar bernama "cooperative compliance", Ditjen Pajak langsung menyasar tiga raksasa negara ini buat diuji coba, kabar ini dirilis DDTCNews. Alhasil, komunikasi perpajakan bakal dibikin lebih terbuka, konon katanya sih biar saling percaya. Tapi ya gitu deh, namanya juga DJP, pasti ada maunya! Dirjen Pajak Bimo Wijayanto sendiri yang bilang kalau ini adalah langkah transformatif menuju cara kerja yang lebih modern dan berorientasi pada pencegahan risiko sejak awal.  Ngomong-ngomong pencegahan risiko, tapi kok ya tiga BUMN segede ini yang jadi kelinci percobaan? Pelindo sampai Pelni (note: sumber hanya menyebut Pelindo, tidak ada Pelni) juga jadi sasaran. Ini sih bukan sekadar mau baik-baik aja, tapi ada udang di balik batu, duga penulis.

Nah ini dia yang bikin menarik! Kata Bimo, program "cooperative compliance" ini bakal bikin otoritas pajak sama wajib pajak (dalam hal ini BUMN tadi) bisa ngobrolin soal pajak dari awal. Tujuannya? Biar nggak ada lagi deh yang namanya salah paham atau sampai berujung sengketa. Bagi para BUMN, ini konon kabarnya bikin mereka tenang karena dapat "upfront tax certainty", alias kepastian hukum soal pajak dari depan. Jadinya, bisnis bisa jalan lancar tanpa takut dihajar sanksi. Tapi pertanyaannya, beneran seaman itu? Atau malah jadi celah buat main mata? Kita lihat saja nanti. Soal sanksi, buat apa repot-repot ngomongin sanksi kalau memang mau kolaborasi? DJP kan yang pegang kendali, jadi pasti mereka tahu kapan harus tancap gas atau ngerem, kata Bimo lagi, dikutip DDTCNews.

Dan bukan main, buat DJP sendiri, program ini diklaim bisa bikin pengawasan makin efektif dan biaya administrasi jadi makin irit. Sumber daya DJP bisa dialokasikan ke yang bener-bener butuh perhatian lebih, terutama buat yang bandel dan sengaja nggak patuh. Konsepnya sih keren, pakai pendekatan "berbasis risiko". Tapi kok ya tetap bikin deg-degan buat yang jadi sasaran. Kalau ternyata risiko yang terdeteksi itu besar, apa masih mau "kolaborasi"? Atau langsung digebuk pakai aturan? Bimo menyebut, TCF (Tax Control Framework) yang diadopsi ini bikin pengelolaan pajak jadi bagian dari tata kelola bisnis, bukan cuma urusan administratif semata. Terus, ada juga integrasi data perpajakan yang bakal bikin "cross-check" data keuangan dan SPT. Tujuannya? Biar nggak ada lagi yang namanya "asimetri informasi" dan tercipta satu dasar data yang bisa dipercaya. Tapi kalau data yang terintegrasi itu malah menunjukkan ada yang janggal, gimana? Langsung disikat habis? Entahlah, kata sumbernya DDTCNews.

Bapak Bimo, yang juga merupakan inventor TCF dari UI, sampai bilang kalau kombinasi TCF yang kuat dan integrasi data yang andal bakal bikin "risiko perpajakan bisa diketahui dan dibahas lebih dini". Buat wajib pajak, ini memperkuat kepastian. Buat DJP, ini memperkuat dan mendukung proses bisnis pengawasan yang lebih efektif, efisien, "risk-based", dan berkepastian hukum. Tapi kok saya curiga ya? Dulu kan hubungan DJP sama wajib pajak seringnya konfrontasi, kayak mau perang. Sekarang katanya mau "ubah pendekatan konfrontasi ke kolaborasi". Semoga saja ini bukan cuma omong kosong belaka. Soalnya, DDTCNews sendiri juga sudah mengulas soal ini lewat laporan fokus "Menyongsong Penerapan TCF, Ubah Pendekatan Konfrontasi ke Kolaborasi". Malah, DDTC juga sudah terbitkan buku soal "Era Baru Hubungan Otoritas". Tapi, lihat saja nanti, apakah kolaborasi ini beneran tulus atau cuma modus baru buat meraup pajak dari para raksasa BUMN ini. Kita tunggu saja gebrakan selanjutnya, apakah Pertamina, PLN, dan Pelindo bakal kian bersinar atau malah kena "hajar" pajak lebih kencang, tandas DDTCNews.

---
**Sumber:** [DDTCNews](https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1820815/uji-coba-program-cooperative-compliance-dimulai-djp-sasar-tiga-bumn)