DKI Diminta Sediakan Lebih Banyak Ruang Bagi UMKM Usai Larangan PKL di Terowongan Kendal

PKL di Terowongan Kendal dilarang berjualan, namun DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI menambah lokasi UMKM untuk mereka. DPRD juga menekankan pentingnya mengatasi masalah PKL tanpa memanfaatkan isu tersebut untuk kampanye Pilkada. Wakil Ketua DPRD DKI menilai situasi di terowongan Kendal yang ramai membuat perlunya evaluasi dan solusi terbaik, seperti mempertimbangkan aturan baru atau menyediakan tempat pengganti PKL. Sementara itu, PKL yang terkena larangan mengeluhkan kebutuhan mereka untuk mencari nafkah dan meminta izin berdagang kembali di lokasi tersebut.