Dugaan Politikus PKB: Pencabutan 75 Ribu KJP Alat Pengalihan Anggaran PDIP

DPRD DKI Jakarta menerima banyak pengaduan dari masyarakat tentang pencabutan KJP dan KJMU. Anggota DPRD menduga pencabutan ini karena pengalihan anggaran, bukan karena kesalahan pendataan. Ketua Fraksi PKB-PPP, Hasbiallah, meminta Pemprov DKI mengkaji ulang aduan tersebut karena banyak warga yang membutuhkan bantuan tersebut. Ia juga mengkritik Pemprov karena tidak memprioritaskan pendidikan. Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi, merespons bahwa Pemprov sedang melakukan pemadanan data penerima bansos untuk memastikan bantuan tersalurkan tepat sasaran.