---
id: Yk9OICfR3Fon
cluster_id: nv0vJBMcHl8P
title: Duh Gusti! Polisi Dilarang Ngaku-ngaku Jadi Warga Ormas, Netralitas Dipertanyakan!
slug: duh-gusti-polisi-dilarang-ngaku-ngaku-jadi-warga-ormas-netralitas-dipertanyakan
excerpt: Gila, Bro! Ternyata isu politisi dan ormas ini jadi panas lagi gara-gara
  RUU Polri. Netralitas polisi dipertanyakan kalau pimpinannya ikutan 'nerak-nerak'
  di ormas. Ujung-ujungnya bisa bikin masyarakat curiga, lho!
category: ormas
tags:
- RUU Polri
- Netralitas Polri
- Ormas
source_urls:
- https://nasional.kompas.com/read/2026/06/05/11573341/ruu-polri-diminta-atur-keterlibatan-polisi-aktif-dalam-ormas-khawatir-ganggu
- https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260605130252-32-1365693/dpr-godok-aturan-soal-polisi-terafiliasi-ormas-di-ruu-polri
source_names:
- Kompas.com
- CNN Indonesia
image_url: https://asset.kompas.com/crops/z18oCgLRTguDdbB8eXyBYp54pg4=/478x645:4478x3311/1200x675/filters:watermark(data/photo/2026/01/30/697c815a5f0b9.png,0,-0,1)/data/photo/2026/04/02/69ce66407b788.jpg
meta_title: 'Polisi & Ormas: RUU Polri Atur Netralitas Demi Kepercayaan Publik'
meta_description: Anggota Polri aktif diminta tak terafiliasi ormas demi menjaga netralitas.
  Netralitas polisi jadi sorotan dalam revisi UU Polri. Apa kata pakar?
canonical_url: https://berita.media/duh-gusti-polisi-dilarang-ngaku-ngaku-jadi-warga-ormas-netralitas-dipertanyakan
schema_type: NewsArticle
status: published
created_at: '2026-06-06T08:01:54Z'
published_at: '2026-06-06T08:01:54Z'
---

Bayangkan—ini bukan soal Pemilu atau politik praktis, tapi soal seberapa 'bersih' dan 'milik semua orang' institusi kepolisian kita ini. Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, geram bukan main. Menurut dia, netralitas Polri jangan cuma soal anti-golput atau anti-partai politik. Tapi juga soal anggota Polri, apalagi pimpinan, yang suka ngaku-ngaku jadi bagian dari ormas tertentu. Duh Gusti, mana ada cerita polisi jadi 'ketua' ini, 'pembina' itu, tapi mau dianggap netral sama semua golongan?

Habiburokhman kasih contoh keras. Kalau seorang Kapolri nanti ketahuan lebih dekat sama Muhammadiyah, atau NU, atau malah perguruan silat yang sering bikin ribut di Jawa Timur, gimana rakyat bisa percaya? Publik bisa nyinyir, 'Oh, ini Kapolrinya NU nih', atau 'Wah, yang ini pasti timnya ormas si A'. Padahal, Kapolri itu seharusnya milik semua rakyat Indonesia, bukan cuma satu golongan. Parahnya lagi, ini sudah dibahas sama akademisi lho! Jadi bukan cuma omong kosong politisi, tapi ada landasan pikirannya.

Prof. Cecep Darmawan dari UPI sepakat bulat! Beliau bilang, Polri itu 'milik semua elemen bangsa'. Setuju banget! Masa iya institusi yang jaga keamanan kita malah kelihatan memihak? Nanti kalau ada masalah, siapa yang mau didahulukan? Anggota ormasnya, atau masyarakat umum? Ini yang jadi pertanyaan penting. Cecep juga nyaranin, ini jangan cuma jadi catatan kaki, tapi harus diatur serius, biar jelas batasannya. Kompas, CNN Indonesia

Sebenarnya, aturan soal ini sudah ada di Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022. Di situ jelas disebut, anggota Polri dilarang jadi anggota atau pengurus ormas/partai politik, apalagi terlibat kegiatan politik praktis. Tapi kalau mau diperjelas di RUU Polri, ya monggo. Dulu, di aturan yang lebih lama, masih boleh jadi pembina asal ormasnya tidak bertentangan dengan Pancasila. Tapi, itu kan dulu. Zaman sekarang, masyarakat maunya Polri yang bersih tanpa pandang bulu. Jadi, jangan sampai ada anggota polisi yang malah 'bela mati-matian' ormasnya sendiri, sementara hak masyarakat umum diabaikan. Ujung-ujungnya, kepercayaan publik yang hilang!

---
**Sumber:** [Kompas.com](https://nasional.kompas.com/read/2026/06/05/11573341/ruu-polri-diminta-atur-keterlibatan-polisi-aktif-dalam-ormas-khawatir-ganggu) · [CNN Indonesia](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260605130252-32-1365693/dpr-godok-aturan-soal-polisi-terafiliasi-ormas-di-ruu-polri)