Etika Hakim MA Terabaikan, KY tak Mampu Ubah Keputusan Usia Calon Kepala Daerah

Komisi Yudisial (KY) tidak berwenang membatalkan putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai batas usia calon kepala daerah meskipun hakim yang memutus perkara itu melanggar kode etik. Kewenangan KY hanya memeriksa dan menjatuhkan sanksi jika terbukti ada pelanggaran, namun keputusan MA tetap berlaku. Saat ini, KY sedang memeriksa dugaan pelanggaran etik di balik putusan tersebut dengan meminta keterangan berbagai pihak, termasuk ahli. Putusan MA ini mengabulkan permohonan Partai Garuda agar usia calon kepala daerah minimal 30 tahun untuk gubernur dan wakil gubernur, dan 25 tahun untuk bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota.