--- id: qz4mYymEt4RP cluster_id: m_gbxsb4nEeZ title: Gaji Kepala Daerah Mau Naik, Pejabat Makin Korupsi Jelang Lebaran Kuda slug: gaji-kepala-daerah-mau-naik-pejabat-makin-korupsi-jelang-lebaran-kuda excerpt: Gilanya, di tengah maraknya kepala daerah dicokok KPK gegara korupsi, pemerintah malah usul gaji mereka dinaikkan! Alasan klasik 'sudah tua aturannya' dijadikan tameng buat menggarong uang rakyat lebih banyak. category: korupsi tags: - Korupsi - Kepala Daerah - KPK - Kenaikan Gaji - APBN source_urls: - https://wartaekonomi.co.id/read625840/ramai-ramai-pejabat-korupsi-pemerintah-usulkan-gaji-kepala-daerah-naik source_names: - Warta Ekonomi image_url: https://foto.wartaekonomi.co.id/files/arsip_foto_2026_03_08/tito_karnavian_232500_small.jpg meta_title: Gaji Kepala Daerah Naik, Pejabat Makin Doyan Korupsi? meta_description: Di tengah maraknya OTT pejabat daerah, pemerintah justru berencana menaikkan gaji kepala daerah. Akankah ini membuat korupsi makin merajalela? canonical_url: https://berita.media/gaji-kepala-daerah-mau-naik-pejabat-makin-korupsi-jelang-lebaran-kuda schema_type: NewsArticle status: published created_at: '2026-08-01T17:02:33Z' published_at: '2026-08-01T17:02:33Z' --- Gila bro, dengerin dulu nih! Belum juga tuntas kasus OTT kepala daerah satu persatu di tahun 2026 ini, eh, pemerintah malah punya ide brilian yang bikin geleng-geleng kepala. Alih-alih memperketat pengawasan, mereka justru kepikiran buat menaikkan gaji para pejabat daerah yang lagi jadi sorotan karena korupsi. Parahnya, alasan yang dikemukakan itu klasik banget: aturan lama udah puluhan tahun nggak disentuh, padahal ekonomi sudah berubah. Duit rakyat dikira nggak ada habisnya apa ya? Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, ngaku mau mengkaji revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000. Iya, tahun 2000! Sampai tahun 2026 ini kan sudah berubah drastis, katanya. Makanya, ia berencana membentuk tim bareng Menteri Keuangan dan Bappenas. Katanya sih, ini tindak lanjut dari rapat Komisi II DPR dan Kemendagri. Yang bikin ngeri, rencana ini bukan cuma soal besaran gaji, tapi juga formula perhitungannya biar katanya lebih relevan sama "keadaan sekarang". Nah lho, maksudnya keadaan sekarang itu apa? Makin banyaknya koruptor yang perlu "dilindungi" hak keuangannya? Dan bukan main, Tito sesumbar bakal mengaitkan skema baru ini dengan kemampuan fiskal daerah, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Katanya biar lebih proporsional dan nggak cuma kepala daerah yang diuntungkan. Tapi gini ya, kalau udah ngomongin "keuangan kepala daerah", rasanya kok ya tetep mencurigakan. Apalagi ini kejadiannya berbarengan sama gelombang OTT yang nggak ada habisnya. Mana ada cerita begini berakhir baik buat rakyat. Bayangin aja, menurut data KPK sampai akhir Juli 2026, sudah ada 18 OTT yang dilakukan. Dari jumlah itu, setidaknya 12 kepala daerah harus berurusan sama aparat penegak hukum gara-gara korupsi! Mulai dari Wali Kota Madiun Maidi sampai Bupati Pati Sudewo sudah duluan dicokok. Ini belum termasuk yang lain-lain yang belum diungkap. Wajar dong kalau rakyat makin geram, udah pada korupsi, kok malah mau diajukin kenaikan gaji. Uang rakyat yang seharusnya buat pembangunan, malah mau dikemplang lebih banyak lagi sama pejabat yang kelakuannya kayak preman pasar. Habis sudah! Negara ini memang lucu. Di saat rakyat kecil makin menjerit karena kebutuhan pokok melambung, para pejabat malah sibuk mikirin perut sendiri yang mau digemukkan. Anggaran negara ini dikira mesin ATM kali ya? Ya sudahlah, kita lihat saja nanti kelanjutannya. Siapa tahu nanti malah ada usulan "remunerasi" buat para koruptor biar mereka makin semangat nipu. Sungguh negara yang aman dan nyaman buat para tikus berdasi! Warta Ekonomi. --- **Sumber:** [Warta Ekonomi](https://wartaekonomi.co.id/read625840/ramai-ramai-pejabat-korupsi-pemerintah-usulkan-gaji-kepala-daerah-naik)