---
id: en571rKD2JH5
cluster_id: vufeyffoV6CH
title: Gilanya Biaya Politik Bikin Kepala Daerah KORUPSI, KPK Kepikiran Kampanye Digital!
slug: gilanya-biaya-politik-bikin-kepala-daerah-korupsi-kpk-kepikiran-kampanye-digital
excerpt: 'Bukan kaleng-kaleng, KPK bongkar borok ongkos politik yang bikin kepala
  daerah oleng sampai nyaris minta ampun! Terbukti dari berbagai kasus, mahalnya duit
  kampanye ini adalah bibit penyakit yang bikin pejabat publik rela main serong demi
  nutup modal. Kini, KPK usulkan ide gila: geser kampanye ke dunia maya biar kantong
  tak jebol!'
category: politik
tags:
- kpk
- korupsi
- kepala daerah
- ongkos politik
- kampanye digital
- pembiayaan politik
source_urls:
- https://nasional.kompas.com/read/2026/07/18/14505991/kpk-sebut-mahalnya-ongkos-politik-jadi-pemicu-korupsi-kepala-daerah?page=all
- https://nasional.sindonews.com/read/1729705/12/kpk-dorong-perbaikan-sistem-pembiayaan-politik-termasuk-pembatasan-biaya-kampanye-1784358426
- https://wartaekonomi.co.id/read623323/biaya-politik-dinilai-terlalu-mahal-kpk-dorong-kampanye-digital
source_names:
- Kompas.com
- SINDOnews Nasional
- Warta Ekonomi
image_url: https://asset.kompas.com/crops/uTJVA2ZRkEkGe-mlKS73qLSUjtA=/0x0:0x0/1200x675/filters:watermark(data/photo/2026/01/30/697c815a5f0b9.png,0,-0,1)/data/photo/2026/02/04/69833cba8620b.jpeg
meta_title: 'Ongkos Politik Mahal: Pemicu Korupsi Kepala Daerah Versi KPK'
meta_description: 'KPK ungkap mahalnya ongkos politik jadi bibit korupsi kepala daerah.
  Borok kampanye berbiaya tinggi dibongkar, KPK usulkan solusi radikal: kampanye digital!'
canonical_url: https://berita.media/gilanya-biaya-politik-bikin-kepala-daerah-korupsi-kpk-kepikiran-kampanye-digital
schema_type: NewsArticle
status: published
created_at: '2026-07-19T17:03:44Z'
published_at: '2026-07-19T17:03:44Z'
---

Gila bro, dengerin dulu nih! KPK ngaku, akar korupsi kepala daerah itu seringnya gara-gara ongkos politik yang selangit. Bayangin aja, modal buat nyalonin diri, bayar tim sukses, sampai nyogok sana-sini itu bujug buneng mahal bener! Alhasil, pas udah duduk manis jadi pejabat, mereka terpaksa main proyek, terima "titipan", demi nutup modal kampanye yang bejibun. "Dari perkara yang ditangani KPK, salah satu faktor yang kerap muncul adalah tingginya biaya politik dalam pemilu maupun pemilihan kepala daerah," ceplos Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Sabtu (18/7/2026), bikin kita geleng-geleng kepala. 

Nah, ini yang bikin geram, bro! Kondisi ini nunjukkin kalau korupsi di daerah itu penyakit kronis yang susah banget disembuhin. Bukan cuma satu dua faktor, tapi beranak pinak dari integritas individu yang ambruk sampai sistem yang emang ngasih celah buat ngembat duit rakyat. Parahnya lagi, KPK udah punya bukti konkret! Di kasus Bupati Ponorogo nonaktif, Sugiri Sancoko, ketahuan kalau penyandang dana politik bisa ngatur proyek seenaknya dan ngambil untung gede dari situ. Pola nyolong duit rakyat serupa juga ditemuin di kasus Bupati Langkat nonaktif, Syah Afandi alias Ondim, di mana tim suksesnya yang jadi swasta, malah kecipratan paket pekerjaan proyek abis junjungannya menang. Sungguh menyakitkan hati! Kompas.com.

Yang bikin miris, data dari Kajian Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemilu yang digarap Direktorat Monitoring KPK makin ngebikin bulu kuduk berdiri. Biaya kampanye yang melambung tinggi itu jadi biang kerok utama yang bikin risiko korupsi makin gede, baik sebelum maupun sesudah jadi pejabat. "Kondisi ini menjadi faktor risiko yang dapat mendorong praktik korupsi, baik sebelum maupun setelah seseorang terpilih menjadi pejabat publik," ungkap Budi. Gimana enggak, pas kandidat musti ngeluarin duit gede buat cari dukungan, biar kampanye lancar, sampai "amanin" suara pemilih, ujung-ujungnya ya cari duit haram atau "terlarang" biar modal balik modal. "Temuan KPK menunjukkan bahwa besarnya biaya pemenangan pemilu mendorong kandidat melakukan tindakan koruptif baik sebelum maupun setelah menjabat," tegas dia. SindoNews Nasional.

Celakanya lagi, sistem kampanye sekarang ini kayak emang didesain buat boros! Bayangin, pasang APK bejibun, ngadain rapat umum segede-gedenya, mobilisasi massa sampai ratusan orang, belum lagi berbagai "aksi" kampanye lainnya yang bikin dompet tipis. "Akibatnya, kontestasi sering k," aduhai, kalimatnya kepotong, tapi udah kebayang deh ujungnya bikin ngeri. Gilanya, KPK nggak cuma ngeluh, tapi juga kasih solusi. Mereka nyaranin buat pindah haluan kampanye ke era digital! Pakai media sosial dan platform online biar nggak boros. "Model rapat umum yang membutuhkan biaya besar dinilai perlu ditinjau kembali dan digantikan dengan metode yang lebih efektif, seperti pemanfaatan media digital dan media sosial," usul KPK. Warta Ekonomi.

Belum selesai, KPK juga nyodorin ide biar negara ikut campur tangan dalam pembiayaan politik, misalnya dengan nyediain alat peraga kampanye buat semua calon. Harapannya sih, ini bisa ngurangin beban biaya kandidat dan biar mereka nggak terlampau tergantung sama "juragan" yang ntar minta imbalan proyek. Dan yang paling bikin deg-degan, KPK juga geram lihat masih banyak transaksi tunai dalam politik yang susah banget dilacak. "Karena itu, lembaga tersebut kembali mendorong penguatan transparansi pembiayaan politik melalui pengesahan Rancangan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal (RUU PTUK)," beber Budi. Intinya, kalau mau berantas korupsi, ya mulai dari akar rumput pembiayaan politik, jangan cuma nangkepin malingnya doang! Kompas.com, SindoNews Nasional, Warta Ekonomi.

---
**Sumber:** [Kompas.com](https://nasional.kompas.com/read/2026/07/18/14505991/kpk-sebut-mahalnya-ongkos-politik-jadi-pemicu-korupsi-kepala-daerah?page=all) · [SINDOnews Nasional](https://nasional.sindonews.com/read/1729705/12/kpk-dorong-perbaikan-sistem-pembiayaan-politik-termasuk-pembatasan-biaya-kampanye-1784358426) · [Warta Ekonomi](https://wartaekonomi.co.id/read623323/biaya-politik-dinilai-terlalu-mahal-kpk-dorong-kampanye-digital)