--- id: jUrm-YdqkW_t cluster_id: rkNWDRAjYJj_ title: Habis Terjual Demi Jabatan, Kepala Daerah Rela Jadi Pelaku Korupsi slug: habis-terjual-demi-jabatan-kepala-daerah-rela-jadi-pelaku-korupsi excerpt: Gila bro, ternyata jabatan bupati dan walikota itu harus dibayar mahal pakai duit haram! Ongkos politik yang membengkak bikin para pemimpin daerah ini terpaksa korupsi demi nutup modal kampanye. KPK pun geram melihat kelakuan mereka. category: korupsi tags: - korupsi - kepala daerah - KPK - ongkos politik - pilkada source_urls: - https://nasional.kompas.com/read/2026/07/19/06361791/kpk-buka-bukaan-penyebab-banyak-kepala-daerah-korupsi?page=all source_names: - Kompas.com image_url: https://asset.kompas.com/crops/KMkHTIr56-fzuCg2k8Gdo06-Se0=/0x55:1600x1122/1200x675/filters:watermark(data/photo/2026/01/30/697c815a5f0b9.png,0,-0,1)/data/photo/2026/07/19/6a5c0961c9279.jpeg meta_title: 'KPK Ungkap Penyebab Kepala Daerah Korupsi: Ongkos Politik Mahal!' meta_description: Mahalnya ongkos politik jadi pemicu utama kepala daerah terjerat korupsi. KPK beberkan pola mengerikan di balik jabatan kepala daerah yang "terjual". canonical_url: https://berita.media/habis-terjual-demi-jabatan-kepala-daerah-rela-jadi-pelaku-korupsi schema_type: NewsArticle status: published created_at: '2026-07-20T17:02:36Z' published_at: '2026-07-20T17:02:36Z' --- Alamak! Dengerin nih, ternyata urusan politik di negeri ini memang bikin orang jadi gelap mata! Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya buka-bukaan soal kenapa banyak banget kepala daerah kita yang doyan ngemplang duit rakyat. Habis gimana, bro, ternyata jabatan itu mahal minta ampun, bikin para calon pemimpin daerah rela "jual badan" demi meraup suara. Dari data yang ada, ongkos politik yang melambung tinggi inilah yang jadi biang kerok utama para kepala daerah terjerat kasus korupsi, Kompas.com. Menurut Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, perkara-perkara yang ditangani lembaga antirasuah ini selalu mentok di satu penyebab: tingginya biaya politik dalam setiap pemilihan, baik itu Pemilu maupun Pilkada. "Dari perkara yang ditangani KPK, salah satu faktor yang kerap muncul adalah tingginya biaya politik dalam pemilu maupun pemilihan kepala daerah," ujar Budi, Sabtu (18/7/2026), seperti dikutip Kompas.com. Parahnya lagi, kata dia, persoalan korupsi di daerah ini ternyata kompleks banget dan nggak bisa ditangani cuma sebelah mata. Jangan harap ini cuma gara-gara satu faktor aja, bro. Ini akibat perpaduan maut antara integritas pribadi yang jeblok dan sistem yang memang bobrok abis, buka peluang buat orang iseng bermain api, Kompas.com. Dan bukan main dramatisnya, pola permainan haram ini sudah terpantau jelas di beberapa kasus. Contoh paling ngetren, kasus Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko. Di situ kelihatan banget gimana para "penyandang dana" politik bisa seenaknya ngatur proyek demi untung pribadi dari proyek pemerintah. Gilanya, pola yang sama persis juga ditemukan di kasus Bupati Langkat nonaktif, Syah Afandi alias Ondim. Di sana, pihak swasta yang dulunya tim sukses si calon, sekarang malah seenaknya "memetik" berbagai paket pekerjaan setelah jagoan mereka terpilih jadi kepala daerah, tuturnya, Kompas.com. Habis sudah cerita soal kejujuran dan amanah! Dan celakanya, temuan KPK ini bukan sekadar omongan doang, bro. Ini sejalan banget sama hasil kajian mereka sendiri soal pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemilu. Kajian Direktorat Monitoring KPK ini ngasih "suntikan" informasi yang bikin kita geleng-geleng kepala. Intinya, biaya kampanye yang selangit dan ongkos politik yang bikin pusing tujuh keliling jadi masalah mendasar yang bikin risiko korupsi meroket tajam. Nggak cuma sebelum jadi pejabat, tapi setelah dilantik pun, mereka udah siap-siap cari cara buat ngembaliin modal kampanye yang gede itu, Kompas.com. Nah ini dia yang bikin miris, niat ngabdi malah ketutup sama niat balikin modal. Ujung-ujungnya, KPK menyimpulkan, besarnya biaya pemenangan pemilu itu menciptakan tekanan ekonomi dan politik yang luar biasa bagi peserta pemilu. Bayangin aja, bro, kalau kandidat harus ngeluarin duit gede buat dapetin dukungan, buat kampanye, buat ngamanin suara, pasti ada aja dorongan buat nyari sumber dana yang nggak jelas juntrungannya. Dan yang paling ngeri, sumber dana itu berisiko banget berasal dari praktik-praktik koruptif. KPK menemukan bahwa besarnya biaya pemenangan pemilu mendorong kandidat melakukan tindakan koruptif, Kompas.com. Jadi, jangan salahkan KPK kalau kepala daerah "amblas" karena korupsi, salahkan sistem politik yang bikin mereka terpaksa "menggigit" uang rakyat! --- **Sumber:** [Kompas.com](https://nasional.kompas.com/read/2026/07/19/06361791/kpk-buka-bukaan-penyebab-banyak-kepala-daerah-korupsi?page=all)