--- id: ey--TnKgCYKO cluster_id: tFA3yZh2lW5_ title: 'HAKIM MK GEBRAK APBN: LOGIKA POLITIK HARAM TABRAK UNDANG-UNDANG!' slug: hakim-mk-gebrak-apbn-logika-politik-haram-tabrak-undang-undang excerpt: Gila bro! Hakim Konstitusi Saldi Isra murka, ingatkan jangan sampai logika politik busuk dalam APBN mengangkangi undang-undang. Alhasil, sistem yang dibangun mapan terancam ambyar kalau didominasi ambisi sesaat. Kompas category: politik tags: - Mahkamah Konstitusi - APBN - UU HKPD - Saldi Isra - Politik source_urls: - https://nasional.kompas.com/read/2026/08/07/12100281/hakim-mk-ingatkan-uu-harus-mengerem-logika-politik-dalam-apbn source_names: - Kompas.com image_url: https://asset.kompas.com/crops/j1SBtao12wWZ3iAxdwP2xiDLBvQ=/0x0:1200x800/1200x675/filters:watermark(data/photo/2026/01/30/697c815a5f0b9.png,0,-0,1)/data/photo/2025/01/13/6784ea212e2e7.jpg meta_title: 'Hakim MK: Politik Haram Tabrak Aturan APBN' meta_description: Hakim Konstitusi Saldi Isra murka, ingatkan agar logika politik tidak mengangkangi UU HKPD dalam penyusunan APBN. Sistem keuangan negara terancam ambyar! canonical_url: https://berita.media/hakim-mk-gebrak-apbn-logika-politik-haram-tabrak-undang-undang schema_type: NewsArticle status: published created_at: '2026-08-07T17:02:24Z' published_at: '2026-08-07T17:02:24Z' --- Nah ini dia! Hakim Konstitusi Saldi Isra ngamuk di Mahkamah Konstitusi, langsung gebrak APBN yang katanya mau disusun berdasarkan "logika politik". Gila bro, masa urusan uang negara seenaknya didikte kepentingan sesaat yang hanya berlaku setahun? Saldi Isra dengan lantang mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) itu hadir untuk mengerem nafsu politik para pejabat. Alhasil, kalau cuma dengerin "logika politik", sistem yang sudah susah payah dibangun bakal hancur lebur. Kompas Parahnya, Saldi Isra yang geram ini menjelaskan, undang-undang itu mestinya jadi pagar betis, biar kepentingan politik jangka pendek tidak seenaknya mengangkangi sistem yang sudah jadi. Bayangkan saja, kalau setiap penyusunan APBN selalu tunduk pada "political point of view" yang hanya dinikmati sebentar, lantas apa gunanya undang-undang yang jelas-jelas ada? Justru inilah gunanya undang-undang, untuk jadi rem darurat agar para politisi tidak kebablasan demi meraih suara. Kalau ujung-ujungnya malah membiarkan "logika politik" menaklukkan sistem yang mapan, ya berarti kita membiarkan kerusakan. Kompas Yang bikin geram, Saldi Isra sampai menegaskan, logika politik yang berlaku di tiap tahunnya itu tidak boleh jadi alasan buat ngacangin prinsip-prinsip undang-undang. Mana ada cerita logika politik dibenarkan kalau ujung-ujungnya merusak tatanan? Dia tegas menolak cara berpikir yang membolehkan anggaran dikorbankan demi ambisi sesaat. Apalagi permohonan uji materi UU HKPD ini diajukan oleh KPPOD dan FITRA, yang nyinyir karena merasa pasal-pasal tertentu terlalu memberi kewenangan ke pusat soal transfer ke daerah, sampai-sampai otonomi daerah terancam. Kompas Celakanya, para pemohon ini merasa kebijakan penyesuaian transfer ke daerah (TKD) buat program-program pemerintah pusat, termasuk yang katanya "Makan Bergizi Gratis", malah bikin daerah kehilangan greget untuk menentukan prioritasnya sendiri. Akibatnya? Anggaran daerah dipotong seenaknya, pembangunan infrastruktur terancam mandek, gaji pegawai telat bayar, sampai pelayanan publik di daerah jadi ambyar. Gilanya, mereka sampai meminta audiensi dengan DPR demi membahas putusan MK soal anggaran ini. Nah, jadi jelas kan siapa yang kena getahnya? Kompas Habis sudah. Kalau pertimbangan politik dalam APBN terus dibiarkan mengangkangi undang-undang, sistem pemerintahan yang sehat akan tergerus habis. Justru harusnya undang-undang yang jadi panduan utama, bukan nafsu para politisi yang hanya memikirkan perut sendiri. Mana ada cerita negara maju kalau anggaran dikelola pakai "logika" yang merusak tatanan! Kompas --- **Sumber:** [Kompas.com](https://nasional.kompas.com/read/2026/08/07/12100281/hakim-mk-ingatkan-uu-harus-mengerem-logika-politik-dalam-apbn)