Hambatan Merebak dalam Upaya Peremajaan Rusun Marunda: Ungkapan Legislator Jakarta

Revitalisasi Rusun Marunda terkendala karena status aset yang tidak jelas. Akibatnya, rusun menjadi terbengkalai dan terjadi penjarahan. Penjarahan tersebut karena pengawasan yang lemah, ditambah dengan klaim dari BRIN bahwa salah satu klaster di rusun tersebut tidak layak huni. Kondisi ini menjadi rapor merah bagi Pemprov DKI Jakarta karena kurangnya tindakan preventif. DPRD mendesak Pemprov mengambil langkah lebih tegas dalam mengatasi masalah ini. Mereka harus menunjukkan komitmen untuk menyediakan tempat tinggal bagi warga Jakarta dan mencegah penjarahan aset. Sebelumnya, Pj Gubernur DKI Jakarta telah berkoordinasi dengan kepolisian untuk menindak penjarah aset. Selain itu, tujuh petugas rusun juga telah dipecat karena kedapatan mencuri aset.