--- id: DRctMCVEvyYL cluster_id: SvT7V81Y-iOY title: IUP Bauksit Kalbar Terbongkar! Pejabat Pemberi Izin Wajib Dikejar Tuntas! slug: iup-bauksit-kalbar-terbongkar-pejabat-pemberi-izin-wajib-dikejar-tuntas excerpt: Kasus korupsi IUP bauksit Kalbar kembali bikin geram. Eks Pimpinan KPK Saut Situmorang mendesak aparat penegak hukum tidak hanya mengejar pengusaha nakal, tapi juga pihak yang menerbitkan izin. Ini bukan tambang ilegal biasa, ini soal siapa bermain mata dengan pejabat! category: korupsi tags: - korupsi - Saut Situmorang - KPK - IUP Bauksit - Kalimantan Barat - Kejaksaan Agung source_urls: - https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260528203234-12-1363191/eks-pimpinan-kpk-buka-suara-soal-kasus-korupsi-iup-bauksit-di-kalbar source_names: - CNN Indonesia image_url: https://akcdn.detik.net.id/visual/2023/07/06/saut-situmorang_169.jpeg?w=1200 meta_title: 'Korupsi IUP Bauksit Kalbar: Pejabat Pemberi Izin Wajib Dikejar!' meta_description: Saut Situmorang kritik penanganan korupsi IUP Bauksit Kalbar, desak pengusutan pejabat pemberi izin. Jaksa diminta serius usut tuntas! canonical_url: https://berita.media/iup-bauksit-kalbar-terbongkar-pejabat-pemberi-izin-wajib-dikejar-tuntas schema_type: NewsArticle status: published created_at: '2026-05-31T08:02:22Z' published_at: '2026-05-31T08:02:22Z' --- Ceritanya begini. Izin Usaha Pertambangan (IUP) bauksit PT Quality Success Sejahtera (QSS) di Kalimantan Barat periode 2017-2025 ternyata jadi lahan basah korupsi. Kejaksaan Agung sudah menetapkan beberapa tersangka, tapi mantan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang merasa ini belum cukup. Ia mendesak agar pejabat pemberi izin juga harus diseret ke pengadilan, bukan cuma pengusahanya. "Pejabat pemerintahnya pemberi izin itu siapa, kementerian, atau pemerintah daerahnya?" ujar Saut Situmorang, CNN Indonesia. Gilanya, praktik lokasi tambang yang berbeda dengan peta izin itu sudah jadi rahasia umum di dunia pertambangan. Ibaratnya, izinnya A, tapi barangnya ada di B. Tambang ilegal biasanya ya karena izinnya tidak cocok, atau memang tidak ada izin sama sekali. Nah, Saut menegaskan, aparat penegak hukum jangan cuma terpaku pada si pebisnis yang rakus itu. Mereka harus berani menelusuri sampai ke akar, sampai ke birokrat yang mengeluarkan legalitas bodong ini. Apalagi, Presiden Prabowo Subianto sudah menginstruksikan agar praktik beking atau perlindungan dari pihak berkuasa diusut tuntas. Ini bukan main-main! Yang bikin tambah runyam, pada periode 2016 lalu, kewenangan perizinan tambang ini masih masa transisi. Ada yang di pusat, ada yang di daerah. Saut Situmorang, yang notabene paham betul seluk-beluk penegakan hukum, mengingatkan penyidik untuk mendalami siapa yang punya kewenangan saat izin itu diterbitkan. "Tinggal dilihat siapa yang berniat jahat," tambahnya, CNN Indonesia. Ini bukan sekadar soal salah administrasi, ini soal niat jahat yang merampok kekayaan negara. Untungnya, ada Komisioner Komisi Kejaksaan RI (Komjak), Nurokhman, yang memastikan pihaknya akan mengawasi kasus ini dari hulu ke hilir. "Komjak memonitor perkara tersebut, dan optimis kejagung menuntaskan perkara tersebut dari hulu hingga hilirnya," katanya, CNN Indonesia. Setidaknya, ada harapan kasus ini tidak mandek di tengah jalan seperti kebanyakan kasus korupsi besar lainnya. Kasus ini bermula saat Kejaksaan Agung menetapkan Sudianto alias Aseng, sang pemilik PT QSS, sebagai tersangka. Ia diduga mengendalikan langsung semua kegiatan perusahaan, termasuk menambang di luar wilayah izin. Tapi belum juga tuntas, Kejagung kembali mencokok empat tersangka baru: YA (Komisaris PT QSS), IA (Konsultan Perizinan), AP (Direktur PT QSS), dan HSFD (Analis Pertambangan Kementerian ESDM). Parahnya, nama-nama ini diduga terlibat langsung dalam penyimpangan tata kelola izin. Habis sudah! Ini baru permulaan, kita tunggu siapa lagi yang bakal angkat koper. --- **Sumber:** [CNN Indonesia](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260528203234-12-1363191/eks-pimpinan-kpk-buka-suara-soal-kasus-korupsi-iup-bauksit-di-kalbar)