--- id: HKFFJ8xcYUIA cluster_id: KGFMUXNscw89 title: JOKOWI GENTING! 1 BULAN BENAHI MAKAN BERGIZI GRATIS, PETANI DIKERJOKAN! slug: jokowi-genting-1-bulan-benahi-makan-bergizi-gratis-petani-dikerjokan excerpt: Gila, bro! Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digembar-gemborkan mau sejahterakan petani, ujung-ujungnya malah bikin mereka gigit jari. Kepala BGN sudah closing 800 dapur bermasalah dan susutkan anggaran Rp 39 triliun, tapi nasib petani tetap ambyar! category: MBG tags: - MBG - Petani - Ekonomi Lokal - BGN - Jokowi source_urls: - https://www.kompas.id/artikel/mbg-dan-jalan-baru-ekonomi-petani source_names: - Kompas.id image_url: https://assetd.kompas.id/PTTy3mbfGBLusnOUyCz-0-aJtys=/1024x576/smart/filters:format(webp):quality(80)/https://cdn-dam.kompas.id/images/2026/07/30/6649280f767a05b69f5d77bda2dabd38-20260730_OPINI_MBG_dan_Jalan_Baru_Ekonomi_Petani.jpg meta_title: 'MBG dan Nasib Petani: Disulap jadi Ekonomi Lokal Tapi Tak Kebagian Duit!' meta_description: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang akan membangkitkan ekonomi lokal ternyata menyisakan cerita pilu bagi petani. Anggaran dipangkas, koperasi fiktif merajalela, nasib petani terancam! canonical_url: https://berita.media/jokowi-genting-1-bulan-benahi-makan-bergizi-gratis-petani-dikerjokan schema_type: NewsArticle status: published created_at: '2026-07-31T05:03:23Z' published_at: '2026-07-31T05:03:23Z' --- Presiden Jokowi baru saja kasih tenggat waktu sebulan penuh buat Badan Gizi Nasional (BGN) buat beresin tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sudaryono, si Kepala BGN yang baru dilantik 22 Juli kemarin, langsung tancap gas! Gilanya, dia langsung sikat habis lebih dari 800 dapur yang bermasalah dan gandeng Kejaksaan Agung buat nyisir para mitra nakal. Anggaran buat 2026 pun terpaksa dipangkas abis-abisan dari Rp 268 triliun jadi sekitar Rp 229 triliun. Alhasil, duit segitu banyaknya dipastikan bakal jadi ajang bersih-bersih besar-besaran! Pembenahan ini memang sungguh mendesak, gak bisa ditawar lagi. Tapi yang bikin greget, di tengah agenda efisiensi dan tata kelola yang gencar itu, ada satu dimensi penting yang nyaris nggak dilirik sama sekali. Pertanyaannya, ke mana sebenarnya aliran manfaat ekonomi dari belanja pangan MBG ini ngalir? Siapa yang beneran kecipratan rejeki nomplok dari program sekelas ini? Kepala BGN sendiri blak-blakan bilang kalau MBG itu bukan cuma sekadar program gizi semata. Dia bilang ini adalah "revolusi ekonomi bagi ekonomi lokal". Nah, arah kebijakan seperti ini memang sudah tepat sasaran dan skalanya juga bukan main-main. Coba bayangin, sekitar 70 persen dana bantuan pemerintah yang masuk ke satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) itu dipakai buat belanja bahan baku pangan. Dengan jumlah penerima manfaat yang mencapai sekitar 62 juta jiwa, MBG ini dipastikan jadi salah satu pembeli pangan terbesar sepanjang sejarah kebijakan pangan di negeri ini. Tapi pertanyaannya, berapa sih sebenarnya porsi dari belanja fantastis ini yang benar-benar mendarat jadi pendapatan petani, peternak, dan nelayan kita? Yang punya sawah, yang punya ternak, yang ngejar ikan di laut? Selama puluhan tahun kita membangun sektor pertanian, fokusnya cuma di sisi produksi aja: mulai dari benih unggul, pupuk berlimpah, alat mesin canggih, sampai pembiayaan yang katanya gampang. Semuanya memang penting, nggak bisa dipungkiri. Tapi satu pertanyaan krusial yang selalu datang belakangan dan sering terlupakan adalah: siapa yang mau beli hasil panen mereka? Yang ujung-ujungnya bikin petani tepok jidat kalau hasil panen nggak laku di pasaran. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) ini jadi bukti sahih kenapa pertanyaan itu jadi krusial banget. Harga gabah sekarang memang lagi membaik, dan nilai tukar petani (NTP) di subsektor tanaman pangan baru saja menyentuh titik tertinggi sejak Maret 2024. Tapi, perbaikan yang katanya manis ini nggak merata, bro. Malah gampang banget tergerus biaya produksi yang makin membengkak. Yang lebih parah, nilai tukar petani (NTP) nasional di bulan Juni 2026 malah turun tipis jadi 127,65. Gimana nggak turun coba? Indeks harga yang diterima petani cuma naik 0,49 persen, sementara indeks harga yang dibayar petani justru loncat 0,55 persen. Di subsektor peternakan, NTP makin parah, turun 1,85 persen! Sialnya, petani harus nanggung semua risiko, mulai dari proses menanam sampai berhadapan lagi dengan ketidakpastian harga setelah panen raya. Sungguh sebuah cerita yang pilu! Di sinilah sebenarnya MBG itu punya potensi menawarkan sesuatu yang jarang banget dimiliki sama kebijakan pertanian selama ini. Kebutuhan setiap SPPG itu bisa banget diperkirakan dari jauh-jauh hari: jenis pangan yang dibutuhkan, volumenya, mutunya, sampai jadwal pengirimannya. Pasarnya sudah pasti ada sebelum produksi itu dilakukan. Ini pertama kalinya negara punya kesempatan emas buat menyambungkan kebijakan produksi dengan kebijakan permintaan secara nyata. Potensi ini harusnya jadi berkah buat petani. Tapi, sayang seribu sayang, peluang emas ini nggak otomatis jadi pundi-pundi pendapatan buat petani. Sampai pertengahan 2026, pemerintah nyatet ada sekitar 148.500 pemasok MBG yang didominasi usaha mikro, kecil, koperasi, BUMDes, dan macam-macam lagi. Malah, hampir separuh dari jumlah itu cuma masuk kategori pemasok lainnya. Yang bikin melongo, di dalam statistik itu nggak ada satupun kategori yang secara spesifik nyatet kelompok tani atau kelembagaan ekonomi produsen primer. Yang tercatat cuma siapa yang ngantarin barang, bukan siapa yang repot-repot nanem dan miara hasil panen mereka. Ini sih sama saja bohong! Kekhawatiran ini bukan sekadar isapan jempol belaka, bro. Maret lalu, BGN sendiri sempat ngasih peringatan keras ke para mitra dapur yang diduga membentuk koperasi bodong untuk menguasai rantai pasok, yang mereka sebut "koperasi jadi-jadian". Padahal, di Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 sudah jelas banget memerintahkan pengutamaan produk dalam negeri dan pelibatan usaha mikro, koperasi, serta BUMDes. Tapi nyatanya, masalahnya masih tetap sama. Terus mau sampai kapan cerita petani dipermainkan begini? --- **Sumber:** [Kompas.id](https://www.kompas.id/artikel/mbg-dan-jalan-baru-ekonomi-petani)