--- id: ZtKZhdO4dKxo cluster_id: RYhyoShY55yP title: JOKOWI MASIH RAJAI POLITIK? KEKUASAAN MANTAN PRESIDEN GILA-GILAAN! slug: jokowi-masih-rajai-politik-kekuasaan-mantan-presiden-gila-gilaan excerpt: Habis manis sepah dibuang? Ternyata tidak untuk Presiden RI ke-7, Joko Widodo! Meski sudah lengser dari tampuk kekuasaan pada Oktober 2024 lalu, pengaruhnya di panggung politik Tanah Air masih bikin penasaran dan diperdebatkan sejagat jagat. Kompas.com melaporkan, narasi politik soal dominasi Jokowi pasca-jabatan ternyata lebih kencang berhembus daripada fakta konstitusionalnya. category: politik tags: - Jokowi - Politik Indonesia - Sistem Presidensial - Pengaruh Politik - Konstitusi source_urls: - https://nasional.kompas.com/read/2026/07/30/11300071/jokowi-narasi-politik-dan-sistem-presidensial source_names: - Kompas.com image_url: https://asset.kompas.com/crops/ckGcBsOvKrMcrs_T0yiRHXyN22E=/0x0:0x0/1200x675/filters:watermark(data/photo/2026/01/30/697c815a5f0b9.png,0,-0,1)/data/photo/2026/06/01/6a1d213cb77aa.jpg meta_title: Jokowi Masih Berpengaruh di Politik? Sorotan Pasca-Jabatan meta_description: Meski tak lagi menjabat, pengaruh politik Joko Widodo pasca-Presiden 2024 terus jadi sorotan. Narasi politik vs. realitas konstitusional, apa kata Kompas.com? canonical_url: https://berita.media/jokowi-masih-rajai-politik-kekuasaan-mantan-presiden-gila-gilaan schema_type: NewsArticle status: published created_at: '2026-07-30T05:01:56Z' published_at: '2026-07-30T05:01:56Z' --- Gila bro, dengerin nih! Ternyata cerita soal kekuasaan presiden itu bukan cuma soal dilantik dan dilengserkan saja. Setiap pemimpin yang turun tahta pasti ninggalin dua warisan besar: kebijakan yang bisa diomongin rakyat, dan yang lebih gokil lagi, pengaruh politik yang awetnya minta ampun! Nah, di demokrasi ini, urusan warisan begini sih nggak masalah, asal jangan sampai pengaruhnya dianggap sebagai kewenangan beneran. Kompas.com. Dalam sistem presidensial yang kita anut, serah terima kekuasaan itu bukan cuma sekadar acara seremonial pakai jas dan dasi. Begitu presiden baru dilantik, semua otoritas pemerintahan langsung beralih tangan sepenuhnya. Semenjak itu, nggak ada lagi pusat kekuasaan selain yang tertera jelas di konstitusi. Inilah yang bikin pemerintahan stabil dan jelas siapa yang pegang kemudi negara. Tapi ya itu tadi, namanya juga politik, nggak selalu lurus kayak garis konstitusi. Pengalaman, koneksi, reputasi, sama kepercayaan yang udah dibangun bertahun-tahun, nggak serta-merta hilang begitu saja pas masa jabatan kelar. Kompas.com. Parahnya, di negara demokrasi macam kita ini, mantan kepala negara itu bisa banget jadi tempat curhat, dimintai pendapat, atau malah ngatur-ngatur percakapan politik. Fenomena begini bukan cuma kejadian di sini doang, bro! Hampir semua negara demokrasi modern juga ngalamin hal yang sama. Sejak Joko Widodo resmi mengakhiri masa jabatannya di Oktober 2024, publik dipecah jadi dua kubu: ada yang percaya kalau pengaruh politiknya masih jadi penentu arah pemerintahan, ada juga yang bilang itu cuma persepsi belaka yang dibikin-bikin sama orang-orang di media sosial. Kompas.com. Yang bikin geram, perdebatan kusir ini nunjukin satu hal krusial: politik itu nggak cuma dibentuk sama fakta doang, tapi juga sama 'narasi' yang disebar. Narasi politik itu punya kekuatan super buat ngubah cara orang mikir soal siapa yang punya pengaruh, siapa yang ditengarai ngatur kebijakan, bahkan siapa yang diyakini megang kendali pemerintahan. Di era serba internet kayak sekarang, narasi seringkali melesat lebih cepat daripada berita beneran. Makanya, pintar-pintar kita bedain mana narasi politik sama mana kenyataan sesuai konstitusi, biar demokrasi kita sehat walafiat. Kompas.com. Nah ini dia inti persoalannya, bro! Yang jadi pertaruhan bukan soal seberapa gede pengaruh mantan presiden. Tapi yang lagi diuji adalah kemampuan sistem presidensial kita buat jaga batas tegas antara pengaruh sama kewenangan konstitusional. Demokrasi itu dibangun bukan buat ngilangin pengaruh, tapi buat mastiin pengaruh itu nggak bakal pernah ngalahin legitimasi yang dikasih sama konstitusi. Konsep ilmu politik aja udah ngomongin kok, kekuasaan itu nggak cuma lewat keputusan formal, tapi juga bisa lewat cara ngatur agenda, bikin orang suka sama pilihan tertentu, sampai ngarahin cara orang ngelihat realitas politik. Jadi, pengaruh yang masih dipegang mantan pemimpin itu wajar aja dalam demokrasi. Tapi ingat, negara hukum itu punya batas yang jelas. Pengaruh boleh bikin persepsi orang terbang, tapi nggak boleh ngasih kewenangan resmi. Kompas.com. --- **Sumber:** [Kompas.com](https://nasional.kompas.com/read/2026/07/30/11300071/jokowi-narasi-politik-dan-sistem-presidensial)