KAI Raih Dukungan Pemerintahan dalam Membahas Solusi Utang Proyek Kereta Cepat

PT KAI (Perusahaan Kereta Api Indonesia) meminta bantuan pemerintah untuk membiayai pinjaman Rp 6,9 triliun dari China yang akan digunakan untuk menutupi biaya tambahan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Pinjaman ini menjadi tanggungan KAI yang berpotensi menyebabkan defisit kas perusahaan. KAI meminta bantuan berupa penyertaan modal negara, pembebasan biaya operasional, pembebasan pajak, dan pembebasan biaya penggunaan rel. Permintaan ini telah diajukan kepada Komite KCJB yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Total biaya tambahan KCJB mencapai Rp 18,6 triliun, yang ditanggung oleh konsorsium Indonesia dan China masing-masing sebesar 60% dan 40%. Pinjaman Rp 6,9 triliun dari China akan menutupi 75% porsi Indonesia, sementara sisa 25% berasal dari penyertaan modal negara.