Kebijakan Kuota Kerja yang Memicu Ketidakstabilan di Bangladesh Dicabut

Pengadilan Bangladesh memutuskan untuk tidak menghapuskan kuota penerimaan pekerjaan pemerintah, meskipun kuota tersebut telah memicu kerusuhan yang menewaskan 151 orang. Keputusan pengadilan membatasi kuota dari 56% menjadi 7%, tetapi tetap tidak memenuhi permintaan pengunjuk rasa yang menentang kuota tersebut untuk pelamar tertentu, seperti "pejuang kemerdekaan". Pengadilan juga meminta mahasiswa untuk menghentikan protes, tetapi para pengunjuk rasa tetap menuntut pengunduran diri pemerintah. Pemerintah mengecam protes tersebut dan menyalahkan partai oposisi, sementara Amerika Serikat telah memperingatkan warganya untuk tidak bepergian ke Bangladesh.