Keenam Keganjilan PP Tapera Jokowi yang Menuntut Pencabutan

Partai Buruh menuntut pencabutan Peraturan Pemerintah (PP) Tapera karena alasan berikut: * Buruh tidak akan bisa membeli rumah meskipun sudah iuran selama 10-20 tahun. * Pemerintah lepas tanggung jawab karena tidak ikut mengiur untuk penyediaan rumah. * Iuran 2,5% akan membebani buruh yang sedang mengalami penurunan daya beli. * Sistem jaminan sosial Tapera rawan dikorupsi. * Tapera memaksa tabungan dan tidak boleh ada subsidi antar peserta. * Proses pencairan dana Tapera rumit dan tidak jelas, terutama bagi buruh swasta yang berpotensi di-PHK.