Kejagung Tegaskan Pemanggilan Airlangga Berdasarkan Prinsip Hukum yang Tidak Pandang Bulu

Kejaksaan Agung membantah adanya unsur politik dalam pemeriksaan Menteri Airlangga Hartarto terkait kasus korupsi izin ekspor sawit. Kejagung menegaskan proses pemeriksaan didasarkan pada bukti hukum, bukan tekanan politik. Panggilan terhadap siapa pun dianggap perlu untuk memenuhi kebutuhan penyidikan. Kejagung belum menerima informasi resmi terkait rencana pemeriksaan Airlangga, namun akan segera menginformasikan jika ada perkembangan. Airlangga sebelumnya telah diperiksa pada 24 Juli selama 12 jam. Penyidikan masih dalam tahap awal dan belum ada kesimpulan terkait keterlibatan Airlangga dalam kasus tersebut.