Kejujuran Harus Dijunjung Tinggi dalam Rapat Baleg RUU Pilkada, Masinton Tegaskan

Dalam rapat pembahasan RUU Pilkada, anggota DPR dari PDIP, Masinton Pasaribu, mengkritik pemerintah dan anggota DPR lainnya. Ia menyebut Mendagri dan Menkumham sebagai pelaku dan saksi keburukan demokrasi karena melakukan revisi UU Pilkada secara terburu-buru setelah putusan MK. Putusan MK menurunkan syarat pencalonan Pilkada untuk menyelamatkan demokrasi, namun DPR dan pemerintah justru membuat peraturan baru yang menguntungkan partai parlemen. PDIP menolak RUU ini dibawa ke Paripurna, sementara delapan fraksi lainnya menyetujuinya.