Kekhawatiran Publik terhadap Wacana Pembentukan Dewan Media Sosial karena Ancaman Pemblokiran Konten

Kelompok masyarakat sipil khawatir akan pembentukan Dewan Media Sosial (DMS) karena dikhawatirkan akan membatasi kebebasan berpendapat di media sosial. Mereka menilai kewenangan pemerintah dalam hal moderasi konten sudah terlalu besar setelah revisi UU ITE. Awalnya, usulan DMS muncul untuk membuat lembaga independen yang bisa menyelesaikan sengketa media sosial. Namun, usulan tersebut tidak disetujui. Kini, rencana pembentukan DMS di bawah Kementerian Kominfo memunculkan kekhawatiran akan semakin banyak pemblokiran konten internet. Kelompok sipil meminta Kominfo untuk meninjau ulang rencana pembentukan DMS dan melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam prosesnya. DMS harus independen dan terbebas dari pengaruh pemerintah atau perusahaan media sosial agar tidak menjadi alat sensor atau represi digital.