Kekhawatiran Warga Surabaya Terhadap Pemblokiran KTP Akibat Penumpangan Alamat

Pemkot Surabaya akan memblokir KK yang alamatnya tidak sesuai data. Kebijakan ini membuat warga resah, seperti AD yang rumahnya terdaftar oleh 5 KK meski hanya dihuni 3 orang. Sejak 1990-an, rumah AD menampung 4 KK lain, termasuk kakak, tetangga, dan keluarga dari luar kota. Mereka menggunakan alamat rumah AD untuk mengurus dokumen, meski tidak benar-benar tinggal di sana. Pemkot Surabaya membatasi maksimal 3 KK per alamat untuk menghindari bantuan pemerintah yang salah sasaran. AD mendukung kebijakan ini, tetapi khawatir akan berdampak pada KK-nya yang tercatat sesuai alamat. Pemkot telah mengurangi jumlah KK terancam blokir menjadi 42.408. Warga diminta mengklarifikasi ke RT/RW setempat dan memindahkan alamatnya sebelum 1 Agustus 2024. Jika tidak, KK mereka akan diblokir dan tidak bisa digunakan untuk layanan administrasi penting, seperti BPJS dan NPWP.