Kelompok Imparsial Serukan Penghentian Pembahasan Revisi UU TNI yang Bermasalah

Direktur Imparsial mengkritik rencana DPR untuk merevisi UU TNI karena tidak mendesak dan bermasalah. Beberapa usulan dalam revisi dinilai melemahkan reformasi TNI, seperti: * Mem擴張 militer untuk peran non-pertahanan * Mengizinkan TNI jadi penegak hukum * Menghapus larangan bisnis bagi TNI * Mem擴張 jabatan sipil yang bisa diisi perwira aktif TNI Usulan ini dikhawatirkan akan mengembalikan dwi fungsi TNI dan menghambat profesionalisme TNI sebagai alat pertahanan negara.