Keputusan DPR: Ratifikasi Putusan MK tentang Pencalonan Cagub oleh Partai Non-DPRD

DPR merevisi UU Pilkada untuk mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengizinkan partai tanpa kursi di DPRD untuk mencalonkan kepala daerah. Syaratnya berbeda tergantung jumlah penduduk daerah tersebut: * **Partai tanpa kursi di DPRD provinsi:** * Provinsi dengan <= 2 juta penduduk: 10% suara * Provinsi dengan 2-6 juta penduduk: 8,5% suara * Provinsi dengan 6-12 juta penduduk: 7,5% suara * Provinsi dengan > 12 juta penduduk: 6,5% suara * **Partai tanpa kursi di DPRD kabupaten/kota:** * Kabupaten/kota dengan <= 250 ribu penduduk: 10% suara * Kabupaten/kota dengan 250-500 ribu penduduk: 8,5% suara * Kabupaten/kota dengan 500-1 juta penduduk: 7,5% suara * Kabupaten/kota dengan > 1 juta penduduk: 6,5% suara