Keputusan Megawati tentang Perpanjangan Kepemimpinan DPP PDIP: Wewenang Eksklusif

Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP, membantah tudingan bahwa perpanjangan masa kepengurusan DPP PDIP melanggar hukum. Dia berpendapat bahwa keputusan itu adalah hak prerogatifnya sebagai ketua umum, sesuai dengan AD/ART partai. Menurut Megawati, hak prerogatif itu memungkinkan dia menambah jabatan dalam struktur partai. Dia juga mengingatkan bahwa setiap partai memiliki AD/ART yang berbeda, sehingga tidak ada dasar hukum yang dilanggar. Perpanjangan masa pengurus DPP PDIP sendiri telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM melalui Keputusan Menkumham Nomor M.HH-05 AH.11.02. Tahun 2024. Keputusan tersebut ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly.