Kesepakatan Kontroversial: Muhammadiyah Terima Izin Penambangan dari Pemerintah Jokowi

Muhammadiyah menerima tawaran izin mengelola tambang dari pemerintah untuk mewujudkan prinsip Pasal 33 UUD 1945. Tim pengelola tambang akan dipimpin Menteri PMK Muhadjir Effendy. Muhammadiyah berkomitmen mengelola tambang ramah lingkungan dan bersedia mengembalikan izin jika merusak lingkungan. Mereka juga akan menggandeng lembaga berpengalaman dan mengembangkan model reklamasi tambang. Selain itu, Muhammadiyah juga berencana memanfaatkan pengelolaan tambang sebagai tempat praktik dan pengembangan kewirausahaan untuk mahasiswa pertambangan di perguruan tinggi Muhammadiyah. Mereka menegaskan tidak akan mengejar keuntungan semata, melainkan juga kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup.