Ketidakpatuhan KPK terhadap Putusan MA dalam Kasus Bupati Mimika: Pakar Mengkritik

KPK dikritik karena lamban mengeksekusi hukuman penjara terhadap Bupati Mimika Eltinus Omaleng yang telah divonis bersalah dalam kasus korupsi. Lambatnya eksekusi ini menimbulkan kesan tebang pilih dalam penegakan hukum. Eltinus masih tetap menjabat sebagai Bupati Mimika, padahal putusan pengadilan telah menyatakan dia bersalah. Hal ini dinilai berpotensi disalahgunakan karena Eltinus seharusnya tidak lagi memiliki wewenang sebagai kepala daerah. Kementerian Dalam Negeri juga dikritik karena tidak menonaktifkan Eltinus sebagai tindak lanjut putusan pengadilan. Hal ini mengganggu penyelenggaraan pemerintahan di daerah. KPK mengimbau Eltinus untuk menyerahkan diri jika memiliki niat baik. Jika tidak, KPK akan melakukan penjemputan paksa.