Komisi Transportasi DPRD DKI Desak Pemprov Lakukan Studi Komprehensif Sebelum Batasi Penggunaan Mobil Pribadi

DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI mempertimbangkan matang kebijakan pembatasan kendaraan pribadi sesuai UU Provinsi DKI Jakarta. Alasannya, perlu kajian mendalam agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan masalah baru. Meski mengakui kemacetan sebagai masalah besar di Jakarta, DPRD menyatakan perlu eksplorasi solusi alternatif selain pembatasan kendaraan pribadi. Pembatasan tersebut dinilai dapat berdampak negatif pada pendapatan daerah karena pajak kendaraan menjadi salah satu penyumbang utama PAD. Undang-Undang DKJ memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membatasi kepemilikan kendaraan pribadi, namun pihak terkait menekankan perlunya kajian komprehensif sebelum menerapkan kebijakan ini.