KPK Deteksi Indikasi Praktik Korupsi dalam Distribusi Bahan Bakar Solar Bersubsidi

KPK mengungkap potensi korupsi dalam penyaluran subsidi BBM solar. Mereka menemukan kendala dalam pengawasan dan verifikasi penyaluran, di mana dari 6.554 SPBU, hanya 2.346 yang memiliki data nozzle yang valid. Hal ini berpotensi mengakibatkan kerugian keuangan negara karena pemborosan pembayaran subsidi. KPK juga menemukan permasalahan lain dalam proses perencanaan, penyediaan, penyaluran, dan penerimaan daerah. Oleh karena itu, KPK merekomendasikan perbaikan sistem penyaluran subsidi solar, antara lain: * Merevisi titik serah penyaluran dari TBBM ke nozzle SPBU * Mengumpulkan data konsumen pengguna * Mengembangkan sistem material balance * Menerbitkan PP turunan UU Minyak dan Gas Bumi untuk mengatur sanksi pelanggaran