KPK Dinilai Abaikan Dasar Aturan dalam Penundaan Penyelidikan Kasus Pilkada

Peneliti PUKAT UGM mengkritik keputusan KPK menunda penyelidikan kasus korupsi terkait Pilkada 2024. Kritik itu muncul karena keputusan ini dinilai: * **Tidak memiliki dasar hukum:** KPK seharusnya bekerja berdasarkan Undang-Undang. * **Melanggar asas kesamaan di hadapan hukum:** KPK membedakan perlakuan terhadap calon kepala daerah yang mengikuti Pilkada dan yang tidak. * **Berbahaya:** Penundaan dapat memberikan waktu bagi pihak yang berperkara untuk menghilangkan bukti dan memengaruhi saksi. Peneliti berpendapat bahwa jika KPK memiliki bukti, pemeriksaan seharusnya dipercepat untuk mencegah calon pemimpin yang koruptif.