--- id: OgMjE-0APARC cluster_id: ugbnieFE5CnQ title: KPK GREBEK KEPALA DAERAH, Gaji Dibela Naik? Bang Jago Tak Percaya! slug: kpk-grebek-kepala-daerah-gaji-dibela-naik-bang-jago-tak-percaya excerpt: Ribuan kepala daerah tertangkap tangan basah nyolong duit negara, eh malah ada yang teriak minta gaji naik! Bang Jago curiga, ini jangan-jangan modus baru biar bisa nyolong lebih gede lagi! category: korupsi tags: - korupsi - kepala daerah - KPK - kenaikan gaji source_urls: - https://nasional.kompas.com/read/2026/07/08/07091501/korupsi-kepala-daerah-mengapa-solusinya-selalu-naik-gaji source_names: - Kompas.com image_url: https://asset.kompas.com/crops/xSVYqB8W6-m0bFtne_ieVBcpiHE=/0x0:1152x768/1200x675/filters:watermark(data/photo/2026/01/30/697c815a5f0b9.png,0,-0,1)/data/photo/2026/07/08/6a4d94726ecb3.png meta_title: 'Korupsi Kepala Daerah: Solusi Naik Gaji Atau Modus Baru?' meta_description: Banyak kepala daerah tertangkap KPK, tapi usulan naik gaji kembali mengemuka. Benarkah ini solusi? Bang Jago bongkar alasannya! canonical_url: https://berita.media/kpk-grebek-kepala-daerah-gaji-dibela-naik-bang-jago-tak-percaya schema_type: NewsArticle status: published created_at: '2026-07-08T05:01:43Z' published_at: '2026-07-08T05:01:43Z' --- Gila bener nih kelakuan! Di tengah banyaknya kepala daerah yang dicokok KPK gara-gara korupsi, eh malah ada aja yang buka suara minta gaji dinaikkan. Katanya sih biar nggak tergoda korupsi. Alhasil, usulan ini datang dari Ketua Komisi II, Rifqinizamy Karsayuda, yang mengaku dapat aspirasi dari Asosiasi Wakil Kepala Daerah. Mereka mengeluh hak keuangan yang diterima masih kecil, nggak sebanding sama beban kerja dan biaya politik yang konon katanya mahal. "Gaji kepala daerah cuma Rp 5-6 juta, cost politiknya tinggi," ujar Rifqinizamy sesumbar. Parahnya, dia mengusulkan agar gaji mereka ditambah 20 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Yang bikin geram, masalah ini dikaitkan seolah gaji kecil jadi akar segala dosa korupsi di daerah. Nah ini dia, banyak pihak nggak percaya omongan centang per centang begini! Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Arman Suparman, langsung nyeloteh kalau kenaikan gaji itu nggak ada hubungannya sama sekali sama pemberantasan korupsi. "Tidak ada hubungan kuat atau langsung antara gaji dan insentif dengan upaya pemberantasan korupsi," tegas Arman, seperti dikutip Kompas.com. Korupsi itu bukan cuma soal perut keroncongan, Bro! Jangan samakan nasib pejabat kelas kakap yang keranjingan duit haram sama rakyat jelata yang pusing mikirin cicilan. Senada sama Arman, Plh Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husein, juga geleng-geleng kepala. Dia bilang, kenaikan gaji itu nggak ada korelasinya sama perilaku koruptif. Hasil Litbang KPK aja udah nunjukin, penyakit korupsi itu bukan melulu soal materi, tapi juga soal integritas yang amblas. "Modus-modusnya ya tetap saja ada," katanya, seolah udah paham banget lika-liku maling berdasi ini. Jadi, kalau ada yang bilang gaji dinaikkan terus korupsi hilang, itu cuma mimpi di siang bolong! Kompas.com Arman lagi-lagi menyoroti kalau kasus korupsi kepala daerah itu masalah sistemik, bukan cuma gara-gara dompet tipis. Banyak variabel lain yang bikin pejabat nagih 'upeti' dari rakyat. Jadi, solusi gampangan kayak naik gaji itu cuma buang-buang waktu dan energi. Yang jelas, kepala daerah yang tertangkap basah 'menggarong' uang rakyat itu seharusnya segera dijerat hukuman seberat-beratnya, bukan malah dibela-belain minta naik gaji. Habis sudah kepercayaan rakyat kalau pejabatnya kelakuan begini! Selesai! --- **Sumber:** [Kompas.com](https://nasional.kompas.com/read/2026/07/08/07091501/korupsi-kepala-daerah-mengapa-solusinya-selalu-naik-gaji)