Kritik Ahok terhadap Penonaktifan NIK KTP: Jangan Merugikan Masyarakat

Ahok mengkritik kebijakan Pemprov DKI yang akan menonaktifkan NIK warga yang tak lagi tinggal di Jakarta. Ia menilai hal ini merepotkan karena bisa berdampak pada urusan perbankan dan kepemilikan properti. Menurut Ahok, yang terpenting adalah kepemilikan rumah. Jika seseorang tak punya rumah dan tak lagi tinggal di Jakarta, mereka harus pindah. Namun, jika punya rumah, mereka tak bisa dipaksa pindah. Ahok juga membandingkan kebijakan ini dengan keputusannya saat jadi gubernur yang tak mengganti nama jalan. Ia menilai hal itu akan merepotkan warga karena harus mengganti surat-surat dan menambah biaya. Sebelumnya, Pemprov DKI mengajukan penonaktifan 92 ribu NIK ke Kemendagri. Langkah ini dilakukan untuk melindungi warga dari kejahatan perbankan dan merespons keluhan warga.