Kritik Terhadap Revisi UU Pilkada di Sumatera Utara, Lampu Sorot Politik Dinasti

Ratusan massa di Medan berunjuk rasa menolak rencana DPR merevisi UU Pilkada, yang dinilai mengangkangi putusan MK. Mereka mendesak pemerintah tak mengintervensi putusan tersebut dan menuntut DPR membatalkan revisi. Massa juga mengkritik Presiden Jokowi yang dianggap melanggengkan "politik dinasti". Mereka meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan peraturan sesuai putusan MK dan mengingatkan agar pemerintah tidak mengintervensinya. Demo serupa juga terjadi di Jakarta, Surabaya, dan Padang, dipicu oleh keputusan DPR untuk mendorong revisi yang mengabaikan putusan MK. Namun, DPR akhirnya membatalkan pengesahan revisi tersebut dan mempersilakan KPU memproses peraturan sesuai putusan MK.