Lemahnya Keamanan Siber Indonesia: Dampak Silang Sektor dari Egoisme Institusional

**Serangan Siber Melumpuhkan Pusat Data Nasional Indonesia** Pemerintah Indonesia menjadi sasaran serangan siber yang melumpuhkan Pusat Data Nasional (PDN) di Surabaya. Akibatnya, 210 instansi pemerintah terdampak dan layanan digital terganggu. Pelaku meminta tebusan Rp131 miliar untuk melepaskan PDN, namun pemerintah menolak. **Indonesia Rentan Serangan Siber** Indonesia berada di peringkat ke-8 dunia dengan jumlah kebocoran data tertinggi. Pertahanan siber Indonesia lemah dengan skor hanya 3,46 poin, jauh dari rata-rata global. Keamanan siber Indonesia juga hanya 64%, menempati urutan ke-47 secara global. **Presiden Prabowo Fokus pada Pertahanan Siber** Presiden terpilih Prabowo Subianto akan memprioritaskan pertahanan siber untuk melindungi data dan informasi penting. **Penyebab Serangan Siber** Serangan siber terjadi karena adanya celah keamanan dalam sistem dan kurangnya kesadaran akan keamanan siber di lingkungan pemerintah. Selain itu, regulasi terkait tata kelola keamanan siber dinilai lemah dan tidak jelas. **Kewenangan Pengelolaan Keamanan Siber** Ada tumpang tindih kewenangan antara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Kominfo dalam pengelolaan keamanan siber. BSSN belum bisa bekerja optimal karena tidak memiliki kewenangan penindakan. **Rekomendasi Pakar** Pakar keamanan siber menyarankan perlunya aturan yang jelas untuk memastikan kewenangan keamanan siber. Pemerintah juga harus memprioritaskan keamanan siber, mengoptimalkan keamanan sistem, dan menyiapkan sistem cadangan.