Mahkamah Konstitusi Tetapkan Anwar Usman Mundur dari Penanganan Sengketa Pilkada

Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman tidak akan memutuskan perkara tentang syarat usia minimal calon kepala daerah. Keputusan ini diambil karena ada dugaan bahwa aturan tersebut dibuat untuk kepentingan keponakan Anwar Usman, Kaesang Pangarep, yang akan mencalonkan diri dalam pilkada 2024. Permohonan untuk menguji aturan usia minimal calon kepala daerah ini diajukan oleh beberapa pihak yang menganggap aturan tersebut bertentangan dengan konstitusi. Mereka juga meminta Anwar Usman tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan karena konflik kepentingan. Hakim MK Saldi Isra mengatakan bahwa Anwar Usman telah menyatakan pengunduran dirinya dari perkara ini dalam rapat permusyawaratan hakim. Saldi meminta para pemohon untuk merevisi permohonan mereka karena bagian yang meminta Anwar Usman mengundurkan diri sudah tidak relevan.