Mekanisme Pencalonan Kepala Daerah: Syarat dan Batasan Usia

**Putusan MK Terkait Pilkada 2024** **Isi Putusan:** * Partai politik dapat mengajukan calon walikota/gubernur tanpa kursi DPRD jika memenuhi persyaratan ambang batas perolehan suara pada Pemilu DPRD sebelumnya. * Ambang batas bervariasi tergantung jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT). * Usia minimum calon gubernur/wakil gubernur harus 30 tahun saat penetapan calon. **Penggugat:** * Said Iqbal (Presiden Partai Buruh) dan Muhammad Anis Matta (Ketua Umum Partai Gelora) - untuk putusan ambang batas perolehan suara * A Fahrur Rozi dan Anthony Lee - untuk putusan usia minimum **Pendapat Hakim Konstitusi:** * Ada pendapat berbeda dari Hakim Daniel Yusmic P. Foekh (concurring opinion) dan M Guntur Hamzah (dissenting opinion) terkait ambang batas perolehan suara. **Mutatis Mutandis:** Pertimbangan hukum putusan MK tentang usia minimum calon juga berlaku untuk lima gugatan lain yang menguji pasal yang sama. **Pelaksanaan:** * Penyelenggara pemilu (KPU) harus mengikuti pertimbangan MK dalam menyelenggarakan Pilkada. * Calon yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan berpotensi dinyatakan tidak sah. **Berlaku untuk Pilkada 2024:** Putusan MK langsung berlaku untuk Pilkada 2024, tanpa penundaan waktu keberlakuannya.