Militer: Dilatih untuk Kemenangan, Bukan Aktivitas Komersial

Koalisi Masyarakat Sipil mengkritik usulan penghapusan larangan bisnis bagi prajurit TNI dalam revisi UU TNI. Mereka menilai usulan ini keliru dan akan merusak profesionalisme TNI. Tugas utama TNI adalah mempertahankan negara, bukan berbisnis. Jika prajurit diizinkan berbisnis, dapat mengganggu fokus mereka pada tugas utamanya. Koalisi juga mengingatkan pengalaman negatif di era Orde Baru, di mana keterlibatan TNI dalam politik dan bisnis merusak profesionalismenya dan mengancam demokrasi. Revisi UU TNI yang diusulkan ini dianggap berbahaya dan akan melemahkan TNI. Koalisi meminta DPR dan pemerintah untuk menghentikan pembahasannya. Sebaliknya, pemerintah diminta untuk fokus pada kesejahteraan prajurit dan alokasi anggaran yang memadai untuk modernisasi alutsista.