MK Kembali Disuguhi Gugatan Larangan Mantan Gubernur Maju sebagai Wakil Gubernur

Larangan mantan kepala daerah menjadi wakil kepala daerah di daerah yang sama kembali digugat ke MK oleh empat warga. Mereka menggugat Pasal 7 ayat (2) huruf o UU Pilkada yang melarang mantan gubernur menjadi calon wakil gubernur, atau mantan bupati/wali kota menjadi calon wakil bupati/wali kota di daerah yang sama. Para penggugat menilai pasal tersebut melanggar hak asasi karena membatasi kesempatan mantan kepala daerah untuk berkontribusi membangun daerah sebagai wakil kepala daerah. Wakil Ketua MK menjelaskan bahwa pasal tersebut dibuat untuk mencegah mantan kepala daerah menjabat lebih dari dua periode. MK akan mempertimbangkan apakah para penggugat memiliki dasar hukum untuk mengajukan gugatan ini, karena mereka belum pernah menjabat sebagai kepala daerah.