--- id: RuUh10NB0b44 cluster_id: hec83-9aNndp title: 'Partai Politik Kandas: Reformasi Sirna, Kekuasaan Dicooptasi Habis!' slug: partai-politik-kandas-reformasi-sirna-kekuasaan-dicooptasi-habis excerpt: Gilanya, partai-partai yang tadinya ngotot bersaing di Pilpres kini ramai-ramai sowan ke Istana. Alhasil, oposisi nyaris tak bersuara, DPR cuma jadi stempel. Parahnya, ini bukan sekadar gratifikasi politik, tapi kooptasi politik ala teori cartel party! category: politik tags: - reformasi - politik - partai politik - kabinet - DPR source_urls: - https://www.kompas.id/artikel/kabinet-bayangan-dan-penyeimbang-demokrasi source_names: - Kompas.id image_url: https://assetd.kompas.id/eQI_7L2w_cg5wlUi6C-K4tpED7Q=/1024x576/smart/filters:format(webp):quality(80)/https://cdn-dam.kompas.id/images/2026/06/30/222bed2ac9cfa8bc1c1293f2a3c86b4b-20260630_Opini_Digital_2.jpg meta_title: Reformasi Gagal Total? Partai Politik Main Mata! meta_description: Skandal politik pasca-reformasi terbongkar! Partai politik tinggalkan rakyat demi kekuasaan. Oposisi lumpuh, DPR jadi stempel. Benarkah demokrasi Indonesia sudah mati suri? canonical_url: https://berita.media/partai-politik-kandas-reformasi-sirna-kekuasaan-dicooptasi-habis schema_type: NewsArticle status: published created_at: '2026-07-01T17:01:52Z' published_at: '2026-07-01T17:01:52Z' --- Alamak! Dengerin nih cerita pilu reformasi yang udah kayak tape basi, nyaris nggak ada sisa! Guru Besar Hukum UGM, Zainal Arifin Mochtar—yang biasa disapa Uceng—bikin tulisan yang bikin geleng-geleng kepala di Kompas. Judulnya keren, "Reformasi Jilid II", tapi isinya bikin merinding disko. Ia bilang, dari sekian banyak janji reformasi 1998, yang nyantol di bumi pertiwi cuma perubahan konstitusi UUD 1945. Sisanya? Satu demi satu pilar reformasi kayak kena sapu bersih, amblas tak berbekas! Nah, ini bikin kita mikir: kok bisa reformasi sekeren itu kehilangan tenaga? Jawabannya ternyata nyantol di perubahan kelakuan partai politik. Dulu, reformasi berhasil bikin pesta demokrasi yang seru, bebas milih siapa aja. Tapi, setelah pemilu kelar, ceritanya berubah drastis. Partai-partai yang tadinya saling sikut, mendadak akur kayak bocah SD rebutan permen, langsung nyosor masuk lingkaran kekuasaan. Aneh tapi nyata, kan? Lihat saja Kabinet Merah Putih yang lagi dibikin. Partai-partai yang kemarin sore ngelawan keras duet Prabowo-Gibran di Pilpres 2024, kini malah joget-joget bareng di pemerintahan. Gampang banget lupa sama janji sama pemilih! Kampanye ngomong apa, sekarang malah pura-pura nggak inget. Kenapa? Ya iyalah, kalau nggak dekat kekuasaan, nggak ada jatah sumber daya negara. Nggak ada untungnya jadi penyeimbang, apalagi oposisi yang nggak punya "amplop"! Yang lebih ngeri lagi, ini namanya kooptasi politik. Istilahnya, "mengandangkan serigala" kata orang aktivis. Dikasih jabatan sana-sini, duit berlimpah ruah, supaya bungkam dan nggak bikin gaduh lagi. Ujung-ujungnya, kritik tajam yang dulu digembar-gemborkan malah jadi lagu sumbang. Padahal, seharusnya DPR itu jadi penjaga gawang demokrasi, bukan jadi tukang stempel pemerintah. Fenomena ini bukan barang baru, Bro! Ilmuwan politik Richard Katz dan Peter Mair udah ngomongin soal "cartel party" dari lama. Intinya, partai nggak lagi peduli ideologi atau suara rakyat, yang penting kompak ngerampok kue kekuasaan. Negara jadi sumber duit, bagi-bagi jabatan, sama-sama menikmati hasil "panen". Pasca-reformasi, ruang kekuasaan makin lebar: kementerian, komisaris, duta besar, semuanya jadi ajang rebutan. Debat publik sih ada, tapi kesepakatan curang jalan terus di belakang layar. Ini namanya gratifikasi politik terselubung, kooptasi yang dibungkus rapi. Kompas.id Indonesia pasca-reformasi jadi contoh sempurnanya. Hampir semua partai latah pengen kecipratan kue kekuasaan. Koalisi jadi gemuk melar, oposisi menciut tinggal secuil, nyaris nggak kelihatan. Celakanya, DPR yang diharapkan jadi alat kontrol pemerintah, malah lumpuh. Aktivitas rapat sih jalan terus, undang-undang disetujui, anggaran disahkan, tapi fungsi pengawasannya entah ke mana. Kritik nyaris nggak kedengeran. Hak interpelasi, hak angket, semua nganggur nggak kepakai. DPR—kecuali PDI-P yang masih coba-coba teriak—lebih banyak manggut-manggut jadi "mitra" pemerintah. Kompas.id Jadi, percuma dong teriak reformasi? PDI-P masih kokoh di luar pemerintahan. Tapi apa dampaknya? Enggak banyak. Oposisi tinggal PDI-P. Anggap saja satu-dua partai kecil sisanya yang nyinyir, yang punya suara doang nggak ada gregetnya. Akibatnya, pemerintah bisa berbuat apa saja tanpa ada yang berani negur keras. DPR pun jadi pelengkap penderita, alias sekadar stempel sah. Jadi, inilah wajah demokrasi kita sekarang. Reformasi sekadar nama, isinya udah amblas. Partai politik udah nggak mikir rakyat, yang penting perut kenyang dan kekuasaan terjamin. Habis sudah cerita reformasi, tinggallah sisa kekecewaan. Kompas.id --- **Sumber:** [Kompas.id](https://www.kompas.id/artikel/kabinet-bayangan-dan-penyeimbang-demokrasi)