PDIP Desak Pemerintah Tangguhkan Tapera untuk Melindungi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Anggota DPR minta Presiden Jokowi menghentikan kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) karena dinilai bermasalah. Kebijakan ini dinilai memberatkan pekerja dan tidak sesuai tujuannya untuk membantu kebutuhan perumahan masyarakat. Iuran Tapera yang wajib dibayarkan pekerja dan pemberi kerja sebesar 3% dianggap tidak cukup untuk membeli rumah dengan harga rata-rata di Indonesia. Selain itu, kebijakan ini dianggap memanfaatkan pekerja untuk membiayai proyek besar pemerintah.