Pekerja Tuntut Prabowo Terbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Omnibus Law Pasca Pelantikannya

Partai Buruh mendesak Prabowo Subianto mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan klaster ketenagakerjaan dalam Omnibus Law Cipta Kerja. Partai Buruh menyatakan klaster ketenagakerjaan dalam Omnibus Law harus dihapuskan sebagai syarat mendukung pemerintahan Prabowo yang baru dilantik. Namun, saat ini belum ada rencana pertemuan antara Partai Buruh dengan Prabowo.