Pemerintah Bersikeras Lanjutkan Tapera Meski Hadapi Penolakan Publik

Program Tapera, yang mengharuskan semua pekerja ikut menabung untuk kepemilikan rumah, mendapat protes dari masyarakat. Pemerintah tetap mewajibkan program ini mulai 2027, dengan pemotongan gaji sebesar 3%. Meski banyak protes, pemerintah terus menyosialisasikan Tapera dan belum mempertimbangkan penundaan. Mereka menjanjikan insentif untuk mendorong sektor perumahan, seperti keringanan pajak dan bantuan administrasi. Menanggapi protes masyarakat, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan penerapan Tapera bisa diundur jika DPR mengusulkan. Namun, keputusan akhir akan ditentukan oleh Undang-undang.